KULON PROGO - Pembentukan koperasi desa merah putih segera dilakukan di Pemkab Kulon Progo.
Pembentukan dipercepat, karena Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project nasional pembentukan Koperasi Merah Putih.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, pembentukan koperasi di 87 kalurahan dan satu kelurahan telah diupayakan.
Target pembentukan akan selesai pada 12 Juli, bertepatan dengan Hari Koperasi.
"Kulon Progo menjadi sampel nasional koperasi desa, jadi memang kami persiapkan," ucap Agung, Selasa (13/5/2025).
Agung menjelaskan, terpilihnya Kulon Progo sebagai percontohan bukan tanpa sebab.
Bumi Binangun dianggap memiliki potensi, khususnya di bidang pertanian.
Sektor pertanian menjadi komponen yang diperhatikan pemerintah pusat.
Sehingga, Kulon Prpgo dianggap sangat cocok dalam mencontohkan pembentukan koperasi desa.
Koperasi desa atau merah putih diarahkan menaungi beberapa lini bisnis.
Di Kulon Progo, ketahanan pangan menjadi lini bisnis koperasi merah putih.
Tentunya lini bisnis ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki setiap kalurahan.
Ketahan pangan dianggap mampu mengoptimalkan operasional koperasi.
Tak hanya berkaitan dengan potensi, lini bisnis ini mampu mendukung program pemerintah.
Utamanya MBG, karena koperasi bisa menjadi mitra bisnis menyuplai kebutuhan bahan MBG.
"Fokus saat ini, berupa pembentukan koperasi, setiap kalurahan juga telah berkomitmen," ungkapnya.
Agung menjelaskan, pemkab telah berupaya mendorong percepatan pembentukan koperasi.
Upaya itu diwujudkan dengan dukungan pendanaan notaris untuk melegalkan aktivitas koperasi. Rata-rata pembentukan koperasi membutuhkan Rp 3 juta.
Setelah terbentuk, Kulon Progo akan mendapat potensi bimbingan pengelolaan koperasi langsung dari pemerintah pusat.
Lantaran, koperasi desa menjadi program strategis desa untuk memberdayakan dan memajukan masyarakat desa.
Sementara itu, Lurah Salamrejo Dani Pristiawan menyampaikan, pmebentukan koperasi merah putih di kalurahannya masih dalam proses.
Sebab, pihaknya perlu melakukan musyawarah kalurahan untuk menentukan lini bisnis.
"Kalau kalurahan kami minim lahan sawah, jadi tidak mungkin untuk ketahanan pangan," ungkapnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva