KULON PROGO - Kegiatan syawalan Paguyuban Lurah se-Kulon Progo (Bodronoyo) diwarnai sesi diskusi intens.
Beberapa topik infrastruktur, dikotomi pembangunan, dan dana desa dilontarkan beberapa lurah ke Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko.
Awal sesi diskusi, Lurah Purwosari Sri Murtini menyampaikan perihal sektor pembangunan di wilayah utara.
Menurutnya, wilayah utara selama beberapa dekade tak ada perkembangan dalam pembangunan.
Dikotomi wilayah dinilai cukup terasa di wilayah Kapanewon Girimulyo, dan Samigaluh.
"Harapannya tidak ada dikotomi wilayah, pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah," ucap Sri, Jumat (25/4/2025).
Selain dikotomi, Sri menanyakan kelanjutan program pembangunan Bedah Menoreh.
Sejak dicanangkan Hasto Wardoyo, Bedah Menoreh di wilayahnya tak berlanjut.
Padahal jalan tersebut kewenangan pemkab, yang kondisinya rusak parah.
Hal yang sama juga diungkapkan, Lurah Karangwuni Anwar Musadad.
Infrastruktur menjadi fokus yang diperjuangkan lurah. Namun, kebijakan dinas terkait justru memojokkan kalurahan.
Pasalnya, DPUPKP yang menangani infrastruktur justru mengalihkan jalan berstatus kabupaten menjadi jalan desa.
Hal ini, dinilai memberatkan kalurahan. Lantaran, anggaran desa sangatlah terbatas.
"Mandatory spending tetap dilaksanakan, kekhawatiran kami visi misi lurah akan tidak terlaksana," ungkapnya.
Anwar menyampaikan, keterbatasan anggaran kalurahan mulai terlihat tahun 2025.
Lantaran, banyak mandatory spending dari pusat harus dilaksanakan menggunakan dana desa.
Seperti, ketahanan pangan minimal 20%, yang cukup banyak menyita anggaran dana desa.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menanggapi keluhan itu.
Perihal dikotomi wilayah, Ambar menegaskan kepemimpinan Agung Ambar tak akan membedakan wilayah selatan dan utara.
"Tidak ada dikotomi weilayah, pembangunan akan merata," ucapnya.
Perihal infrastruktur, dia mengaku anggaran pemkab telah dipatok di tahun sebelumnya.
Akibatnya, kepemimpinan Agung Ambar tak bisa melakukan pembangunan infrastruktur.
Akan tetapi, pihaknya memastikan pembangunan infrastruktur akan diusuhakan di tahun 2026. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva