KULON PROGO - Wacana pendirian koperasi merah putih yang digagas pemerintah pusat segera terealisasi.
Dalam hal ini, Pemkab Kulon Progo menyiapkan anggaran ratusan juta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan KB Dinas (PMKPPKB) Kulon Progo Muhadi menyampaikan, pendirian koperasi merah putih akan didukung pemkab.
Dukungan tak hanya berbentuk kajian, melainkan juga pendanaan.
"Mengarahnya lebih ke pendanaan pendirian koperasi, butuh notaris biaya sekitar Rp 3 juta per koperasi," ucap Muhadi, Jumat (18/4/2025).
Muhadi menyampaikan, 87 kalurahan dan 1 kelurahan diwajibkan mendirikan koperasi merah putih.
Sehingga, perkiraan biaya pendirian akan mencapai Rp 261 juta. Anggaran pendirian koperasi, akan diambil dari belanja tak terduga (BTT) 2025.
Dalam hal pembiayaan permodalan koperasi, pihaknya belum bisa memastikan.
Lantaran, secara ketugasan pemkab baru diminta fokus pada pendirian.
Akan tetapi, dari instruksi presiden, pemda diarahkan untuk melakukan permodalan koperasi setelah pendirian selesai.
"Kalau di Kulon Progo, koperasi kebanyakan akan bergerak di ketahanan pangan," ucapnya.
Muhadi menjelaskan, pihaknya telah memetakan potensi Kulon Progo dan seluruh kalurahan.
Potensi kalurahan di Kulon Progo, kebanyakan berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Pengembangan potensi daerah menjadi unit usaha koperasi dinilai efektif untuk menyehatkan bisnis.
Lantaran, untuk membuat koperasi dari nol dibutuhkan SDM, prmodalan, dan lini bisnis yang stabil.
Sehingga, pendirian koperasi tanpa ada landasan yang kuat berpotensi pada ketidakberlanjutan bisnis koperasi.
"Ada pokdarwis, pokdakan, gapoktan, dan lumbung mataram, ini jadi embrio koperasi," utasnya.
Adaptasi dari kelompok masyarakat diharapkan mampu menjawab permasalahan pembentukan koperasi.
Sekaligus menjawab ke khawatiran terkait manajemen koperasi dari sudut SDM.
Lantaran, SDM pengelolaan sudah terbentuk dari ekosistem yang ada.
Sebelumnya, Lurah Salamrejo Dani Pristiawan mengungkapkan kekhawatirannya.
Pendirian koperasi merah putih belum tentu bisa berjalan baik.
Mengingat setiap kalurahan belum tentu memiliki SDM yang mengetahui manajemen bisnis.
"Ya kalau sudah kebijakan pusat akan kami laksanakan sebaik mungkin," singkatnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva