JOGJA - Latar belakang Pemkab Kulon Progo menghapus batik motif Geblek Renteng mulai terbuka.
Langkah dehastoisasi alias meminggirkan batik yang populer di masa Bupati Hasto Wardoyo, ternyata tak sepenuhnya datang dari pemkab.
Namun kebijakan itu ditempuh setelah pemkab merasa mendapatkan restu alias lampu hijau dari Keraton Jogja.
“Saya dapat perintah langsung dari Ngarsa Dalem. Sebaiknya nandalem (Anda, Red) menggantinya,” cerita Bupati Kulon Progo R. Agung Setyawan saat ditemui di sela mengikuti kegiatan Musda VI PAN di Hotel Royal Brongto Jogja (13/4/2025).
Ngarsa Dalem yang dimaksud Agung adalah raja sekaligus Gubernur DIY Hamengku Buwono X.
Diceritakan, tak lama usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai bupati Kulon Progo pada 20 Februari 2025 lalu, dirinya bertemu dengan HB X.
Pertemuan berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman. Dalam pertemuan itu dibahas banyak hal terkait perkembangan Kulon Progo.
Di antaranya, menyangkut eksitensi batik Geblek Renteng. Dari pembicaraan itu, Agung menangkap pesan raja yang bertakhta sejak 7 Maret 1989 kurang berkenan dengan pilihan Geblek Renteng sebagai batik resmi di lingkungan Pemkab Kulon Progo.
“Beliau merasa sengkel ing manah (kecewa perasaannya, Red),” tutur Agung yang juga memiliki gelar raden dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.
Sejak Geblek Renteng dijadikan batik khas Kulon Progo, HB X kemudian relatif jarang berkunjung ke kabupaten yang punya motto Binangun itu. Bahkan dari catatan Agung, boleh dibilang tidak pernah.
Berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di DIY, Geblek Renteng satu-satunya batik yang tidak dilengkapi dengan motif gunungan. Kota Jogja punya batik motif gunungan Segara Amarta.
Kabupaten Bantul dengan gunungan Projotamansari dan Sleman punya gunungan Parijatha Salak. “Kulon Progo dengan Geblek Renteng tanpa motif gunungan,” kritiknya.
Dari pembicaraan dengan HB X, Agung meminta izin mengganti Geblek Renteng dengan motif batik Gunungan Pare Anom.
Motif baru itu dengan warna hijau kuning selaras dengan ciri khas Keraton Jogja. Menurut dia, sekarang sudah ada persiapan menjadikan Gunungan Pare Anom sebagai batik resmi kabupaten di lereng Menoreh tersebut.
Kini sudah ada 23 desain karya sembilan orang desainer yang diajukan ke pemkab. Mereka berasal dalam dan luar Kulon Progo.
Menentukan mana yang akan dipilih, Agung telah meminta bantuan kurator guna melakukan kurasi. “Pada saatnya kami tentukan,” ucap bupati berlatar belakang pengusaha ini.
Tak berhenti di situ, Agung juga telah memerintahkan Sekda Kulon Progo Triyono mengadakan evaluasi terhadap regulasi menyangkut batik Geblek Renteng.
Antara lain, dengan meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Kulon Progo No. 18 Tahun 2017.
Perbup itu mengatur pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Salah satunya, penggunaan batik Geblek Renteng sebagai pakaian dinas ASN.
Selain ASN, Geblek Renteng juga dipakai karyawan BUMD, pamong desa dan kelurahan serta siswa sekolah dari TK hingga SMA se-Kulon Progo.
“Saya sudah minta Pak Sekda menyiapkan perubahan perbup. Nanti kalau sudah siap, tinggal saya tanda tangani,” kata pria kelahiran 2 Februari 1970 ini.
Rencananya batik Gunungan Pare Anom itu bakal dikenalkan secara resmi bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-74 Kulon Progo pada 15 Oktober 2025 mendatang.
Sejak kebijakan dehastoisasi yang ditandai tidak digunakannya lagi batik Geblek Renteng, berbagai ornamen maupun aksesoris peninggalan Bupati Hasto Wardoyo lenyap. Tak lagi dijumpai dari lingkungan pemkab.
Meski demikian, Agung memilih tetap mempertahankan motif Geblek Renteng warisan pendahulunya itu di pagar rumah pribadinya.
Lokasinya berada di Dusun Ngramang, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. “Tothok sirahku (jitak kepala saya, Red) kalau tidak percaya. Saya hormat dengan Pak Hasto,” tandasnya.
Dari lingkungan pemkab diketahui proses perubahan perbup pakaian dinas ASN Kulon Progo tengah dimatangkan lintas instansi.
Kepala Bagian Hukum Setda Kulon Progo Heri Warsito menginfomasikan, drafnya masih berada di bagian organisasi.
Sedangkan Kabag Organisasi Siti Muqodimah mengatakan, rencana perubahan itu terus berjalan. Sekarang tengah berproses. “Kami menunggu penetapan motif batik yang saat ini masih di ranah dinas pariwisata,” terang Siti. (gas/kus/laz)
Editor : Winda Atika Ira Puspita