Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Dewan Harap Tak Ada Politisasi pada Tomira, Pemkab Kulon Progo Diminta Fokus Optimalisasi Keberadaan Toko Milik Rakyat

Anom Bagaskoro • Senin, 7 April 2025 | 03:00 WIB

SIDAK: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko meninjau display produk UMKM di Tomira.
SIDAK: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko meninjau display produk UMKM di Tomira.
 

KULON PROGO - Sentimen publik terhadap keberadaan Toko Milik Rakyat (Tomira) menguat setelah Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko melakukan peninjauan. Sebab ditemukan Tomira yang tak sesuai regulasi. Hal itu, membuat munculnya diksi kedok Tomira yang dilontarkan Ambar.

 

Menanggapi masalah itu, Anggota DPRD Kulon Progo Fraksi PKS Maryana secara tegas meminta pemkab fokus dalam permasalahan. Dia berharap agar munculnya isu Tomira tidak untuk dipolitisasi. "Harus ada political will, bukan politisasi," tegasnya.

 Baca Juga: Hujan Mulai Menghilang dari Wilayah Yogyakarta, BMKG Prediksi April Mulai Masuk Musim Kemarau

Maryana menjelaskan, Tomira merupakan kebijakan yang dirancang dengan tujuan yang baik. Harapannya, Tomira mampu menyerap produk lokal UMKM. Agar UMKM di Bumi Binangun dapat bertumbuh. Pada kenyataannya, Tomira belum bisa dikatakan beroperasi secara optimal.

 

Tomira yang merupakan buah pikiran dari Hasto Wardoyo tak boleh dipolitisasi. Hal itu dituangkan pada perbup yang meregulasi waralaba yang dinamakan sebagai Tomira. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Ambar Purwoko, dirasa merupakan wujud politisasi. Tanpa memikirkan jalan keluar. 

 Baca Juga: WFA ASN Diperpanjang hingga 8 April, Sektor Pariwisata Jogja Ikut Diuntungkan: Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

Kendati belum beroperasi optimal, tak sepantasnya pemimpin baru merombak besar-besaran pada program Tomira. Terutama melakukan penutupan pada usaha Tomira.

 

"Perbup yang mengatur Tomira clear, tidak ada cacat hukum, harusnya dicari sebab Tomira tak optimal," ujarnya.

 Baca Juga: Libur Lebaran Akan Usai, Jalanan Terlihat Lengang, Ternyata Puncak Arus Balik Terjadi Pada Hari…

Maryana berharap, agar pemkab mengutamakan pada pemecahan masalah. Kurang optimalnya Tomira bukan hanya kesalahan pada pemilik ataupu perusahaan waralaba. Melainkan juga disebabkan kurang aktifnya pemkab memfasilitasi UMKM.

 

Mantan pengusaha ini menyampaikan, banyak UMKM memiliki produk yang bisa masuk ke Tomira. Sayangnya, UMKM tak didampingi oleh dinas terkait. Seperti dinas koperasi dan dinas perdagangan. Sehingga, banyak produk UMKM tak lolos kurasi untuk masuk waralaba.

 Baca Juga: DLH Kota Jogja Catat Produksi Sampah Capai 1.800 Ton Selama Libur Panjang Lebaran

Sebelumnya, Wakil Bupati Ambar Purwoko menyampaikan, Tomira hanyalah kedok. Lantaran ditemukan keterwakilan produk lokal sangatlah minim. "Kami evaluasi, dan kami kaji," ujarnya.

Ambar mengungkapkan, pihaknya segera melakukan kajian untuk mencari masalah di balik kurang optimalnya Tomira. Terutama berkaitan dengan keterwakilan produk lokal. (gas/eno)

 

Editor : Sevtia Eka Novarita
#regulasi #hasto wardoyo #Bumi Binangun #DPRD Kulon Progo #Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko #Fraksi PKS #Keberadaan #politisasi #sentimen publik #political will #produk lokal #program #usaha #TOMIRA #jalan keluar #UMKM #kajian #cacat hukum #Kebijakan #anggota #Toko Milik Rakyat