KULON PROGO - Pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.
Lantaran, pada 2024 target pembangunan jalan mantap belum terealisasi sepenuhnya.
Lagi-lagi, pembangunan 2025 ini kembali terkendala dan belum tentu terealisasi.
Anggota Komisi 3 DPRD Kulon Progo Angga Pratama menyampaikan, realisasi target jalan mantap belum terjadi.
Bahkan di tahun 2025 ini, target itu jauh dari kata mencapai.
Sebab, pembangunan infrastruktur masih bergantung anggaran dari pemerintah pusat yang kondisinya saat ini tengah dilakukan efisiensi.
"(Pembangunan, Red), terlalu mengandalkan DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum), saat dipangkas tak bisa melakukan apa-apa," ucap Angga, Kamis (6/3/2025).
Angga menyampaikan, masih banyak infrastruktur berupa jalan dengan kerusakan ringan hingga berat.
Sebagai contohnya, Jalan Cerme-Demangan. Telah sepuluh tahun jalan penghubung antar kapanewon itu tak pernah mendapatkan perbaikan.
Di tahun 2025 ini, sejatinya jalan itu telah direncanakan untuk diperbaiki.
Namun, tak bisa terealisasi akibat pemangkasan anggaran dana alokasi khusus (DAK).
Hal itu, menunjukkan ketidakmampuan daerah untuk mengatasi kebutuhan masyarakat.
"Kajian kami menunjukkan belum terpenuhinya mandatory spending infrastruktur sebesar 40 persen," ungkapnya.
Angga menyampaikan, roadmap mandatory spending infratsruktur tinggal 2 tahun lagi.
Saat ini, Kulon Progo baru mengalokasikan 16 persen APBD untuk infrastruktur dari target 40 persen.
Data itu menunjukkan pentingnya, pemkab mengalokasikan dana untuk infrastruktur.
Politisi PPP ini menyarankan, pemkab harus segera merasionalisasi anggaran.
Terutama mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Tujuannya, agar pembangunan infratsruktur tak bertumpu pada dan transfer dari pusat.
"Makanya kajian kami membuka peluang perda KTR direvisi," ujarnya.
Gencarnya revisi perda KTR telah diungkapkan oleh berbagai anggota DPRD Kulon Progo.
Mereka menilai dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Khususnya yang berorientasi dengan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulonprogo Wuriandreza Gigih Muktitama menyampaikan, instansinya belum mampu memenuhi target jalan mantap.
Baca Juga: Diskon Tarif Listrik Masih Berdampak, DIY Alami Deflasi Cukup Dalam pada Februari 2025
Target jalan mantap yang ditetapkan di tahun sebelumnya sekitar 80 persen. Namun, baru tercapai 73 persen.
"Memang anggaran untuk jalan belum optimal," ucapnya.
Gigih menyampaikan, tak tercapainya target akibat cupetnya anggaran.
Sebab, untuk sekadar pemeliharaan rutin butuh anggaran Rp 40 miliar per tahun.
Akan tetapi, yang baru dianggarkan saat ini hanya berkisar Rp 1 miliar. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva