KULON PROGO - Pasca mengikuti retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang yang berakhir Jumat (28/2/2025), Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengawali kepemimpinannya dengan apel perdana.
Apel perdana berlangsung di Halaman Pemkab Kulon Progo.
Dalam sambutannya, Agung menekankan pentingnya target untuk menunjukkan kinerja.
Lantaran, target menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah.
Sekaligus, menunjukkan kinerja pemkab yang berorientasi pada pertanggungjawaban ke masyarakat.
"Ada target yang harus dicapai, itupun target yang kinerja yang terukur," ucap Agung, usai apel perdana, Senin (3/3/2025).
Agung menyampaikan, sebagai penyelenggaran pemerintahan sewajibnya pekerjaan harus dilaporkan ke masyarakat.
Hasil dari pekerjaan itulah yang harus ditarget secara berkala.
Tujuannya, untuk mastikan kinerja OPD di pemkab Kulon Progo.
Tentunya, penyusunan target harus didasarkan indikator yang terukur.
Lantaran, target perlu dievaluasi dengan berbagai sudut penilaian.
Misalnya, sebuah OPD memiliki program kerja.
Program kerja itu harus dinilai berdasarkan indikator yang objektif.
Dari situlah, penilaian OPD juga ditentukan.
"Setelah ini, kami juga melaksanakan rakor dengan OPD," ungkapnya.
Agung menyampaikan, pihaknya berupaya mencocokkan visi misi bupati dengan rencana milik OPD.
Tujuannya, agara ada penyatuan visi dan program terarah selama setahun ke depan.
Sekaligus menyusun kebijakan yang sempat digaungkan saat kampanye.
Selain menyoroti perihal target kinerja, Agung juga menekankan pada pegawai pemkab untuk bekerja secara tulus.
Sebagai ASN yang dibayar dari pajak masyarakat, seharusnya mereka berkerja dengan orientasi pelayanan ke masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyampaikan, bupati akan segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Dalan rencana itu, akan muncul target kinerja dan ketercapaian daerah.
"Paling lambat 6 bulan RPJMD harus diselesaikan, setelah buapati dilantik," ungkapnya.
Triyono menyampaikan, RPJMD sebenarnya telah disusun pemkab. Namun, rencana tersebut masih bersifat teknokratik.
Sehingga memerlukan sentuhan dari kepala daerah, untuk menambahkan visi misi mereka. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva