KULON PROGO - Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kulon Progo membuka opsi work from home (WFH). Sebab pemangkasan cukup banyak berdampak pada alokasi anggaran operasional.
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyampaikan, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat pemkab perlu memutar otak. Lantaran, dana transfer dari pusat turun hingga Rp 53 miliar. Sehingga, perlu optimalisasi anggaran di tingkat kabupaten.
"Ada opsi WFH, tetapi kami masih harus berkonsultasi," ucap Triyono Selasa (11/2/2025).
Triyono menyampaikan, salah satu opsi optimalisasi anggaran daerah berupa WFH. Sebab kebijakan WFH dapat mengurangi biaya operasional organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama biaya pembayaran listrik, air, hingga BBM untuk kendaraan dinas.
Saat ini, optimalisasi anggaran yang telah dilakukan berupa optimalisasi anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Selain itu, terdapat pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) sebesar 20 persen setiap OPD. "Untuk WFH memang cukup efektif, tapi pasti ada kendala," ucapnya.
Sebab jika berkaca saat pendemi Covid-19, sistem WFH tidak berlaku bagi OPD teknis yang menjalankan pelayanan teknis. Sedangkan, OPD nonteknis yang melakukan WFH akan mengalmi kendala komunikasi antarpetugas. Akibatnya, kinerja OPD akan menurun.
Menanggapi optimalisasi anggaran, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo Duana Heru menyampaikan, pihaknya telah menerima optimalisasi dibagian anggaran ATK. Namun, pihaknya tetap memastikan optimalisasi tak akan mengganggu operasional di pihaknya. "Kami mengupayakan digitalisasi," ucapnya.
Untuk menyiasati optimalisasi, pihaknya berupaya memanfaatkan digitalisasi. Duana mencontohkan, dalam surat menyurat pihaknya menggunakan aplikasi SuratKu. Sedangkan untuk kearsipan, sudah disiapkan aplikasi Srikandi. (gas/eno)