Kali ini penolakan berasal dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wates Kota, yang berunjukrasa di Simpang Lima Karangnongko, Wates, Minggu (3/11).
Ketua PC Muhammadiyah Wates Kota Winayadi menjelaskan, aksi unjuk rasa diikuti oleh warga Muhammadiyah serta simpatisan.
Dalam unjuk rasa tersebut, beberapa tuntutan disampaikan secara damai oleh para orator. Mereka mencoba menyoroti peredaran miras yang dapat merusak generasi muda.
"Kami prihatin dengan peredaran miras dan narkoba di DIJ," ucapnya.
Yadi menyampaikan, beberapa waktu lalu ramai peredaran miras yang dijual secara terang-terangan melalui outlet miras.
Tentunya kondisi itu membuatnya khawatir, terutama bagi umat muslim yang seharusnya menghindari minuman beralkohol.
Adanya outlet yang menjual secara terang-terangan memberikan perluasan peredaran miras yang tak dapat diprediksi.
Bisa saja miras menyentuh kaum muda, dan pelajar yang berdampak buruk pada diri mereka.
Miras seringkali dianggap sebagai barang yang memberikan keburukan, berupa kriminalitas hingga kecelakaan.
Aksi yang dilakukan warga Muhammadiyah ini, mencoba menolak peredaran miras.
"Kami mengapresiasi tindakan cepat kepolisian yang menyegel outlet miras," ujarnya.
Kegiatan bertajuk Aksi Damai dan Deklarasi Tolak Miras Serta Narkoba ini juga mengapresiasi langkah kepolisian.
Pasalnya, kepolisian langsung bergerak cepat menindak outlet miras yang kian meresahkan.
Di Kulon Progo terdapat 3 outlet miras yang telah disegel, yaitu di Kapanewon Sentolo, Wates, dan Temon.
Pantauan Radar Jogja di lokasi, ratusan peserta memadati proliman dengan membawa berbagai atribut.
Aksi diawali dnegan 3 orator yang mencoba mengangkat dampak buruk miras dan narkoba dari berbagai sisi. Seperti sisi orangtua, anak, hingga guru.
Mereka memberikan pernyataan keras penolakan terhadap peredaran miras. Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan deklarasi penolakan peredaran miras dan narkoba.
Sementara itu, Anggota DPRD Kulon Progo Angga Pratama yang kala itu ikut mengawal aksi menyatakan keprihatinan terhadap adanya peredaran miras.
Menurutnya aksi tersebut merupakan cerminan kekhawatiran masyarakat yang disampaikan melalui deklarasi.
"Bentuk perjuangan melawan peredaran miras ilegal," ucapnya.
Angga menjelaskan, saat ini peredaran miras ilegal telah berhenti di Bumi Binangun.
Ditandai dengan keluarnya Instruksi Bupati dan Gubernur, peredaran miras langsung distop dengan penyegelan outlet miraa.
Kendati telah ditertibkan, perjuangan penolakan miras terus berlanjut dalam aksi tersebut. Tujuannya, memberikan sosialisasi serta mengawal penegakan atas peredaran miras ilegal.
Sebagai anggota legeslatif dirinya menyampaikan, pihaknya mencoba mengkaji perda minuman beralkohol.
Perda tersebut berkemungkinan direvisi, atas dasar usulan masyarakat untuk mempertegas teknis penegakan peredaran. Namun, pihaknya perlu melakukan pengkajian mendalam, serta musyawarah terhadap anggota dewan lainnya. (gas)
Editor : Bahana.