KULON PROGO - Usai terdampak gelombang tinggi, bangunan konservasi tukik di Pantai Trisik mengalami kerusakan.
Dibutuhkan relokasi dan rehabilitasi bangunan penangkaran yang memang membutuhkan anggaran tak sedikit.
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berperan penting dalam keberlanjutan penangkaran ini.
Kordinator Kelompok Konservasi Penyu Abadi Trisik Edi Yulianto menjelaskan kondisi terkini bangunan penangkaran.
Kerusakan bangunan terjadi pada kolam penetasan telur penyu yang hilang diterjang gelombang tinggi.
Tak sampai di situ, gelombang tinggi berlangsung selama tiga hari membuat kerusakan semakin parah.
"Tiga kolam pemeliharaan tukik juga mengalami kerusakan akibat diterjang gelombang," ucap Edi.
Edi menjelaskan, akibat kerusakan 300-an tukik yang masih dalam proses penangkaran sebelum dilepaskan harus dipindahkan.
Pemindahan dilakukan untuk menyelamatkan tukik. Lokasi pemindahan berada di kolam sementara, yang dibuat oleh pengelola.
Sedangkan, terdapat tiga sarang yang berisi ratusan telur penyu terhempas dan hilang akibat ambrolnya kolam penetasan.
Sampai saat ini, pihaknya tak bisa berbuat banyak selain melakukan pemindahan ke tempat yang dirasa aman.
Pihaknya memiliki keterbatasan sumberdaya yang berpengaruh pada proses relokasi dan renovasi bangunan.
Sehingga pihaknya membutuhkan bantuan dari berbagai stakeholder terutama pemerintah.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan pemkal dan pemkab, namun belum ada tindakan," ujarnya.
Senada dengan Edi, Lurah Banaran Haryanta menjelaskan keterbatasan anggaran pemkal untuk membantu penangkaran. Padahal upaya konservasi penyu selalu didukung kalurahan.
Namun, untuk masalah pembiayaan pihaknya tak bisa berbuat banyak.
Kalurahan Banaran telah berupaya membantu dengan berbagai cara.
Terutama mengurus masalah perizinan yang selama ini mengganjal status kepemilikan tanah yang digunakan pada bangunan penangkaran.
Bangunan penangkaran berdiri di atas tanah Pakualaman (PA), dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan tanah tersebut.
Senada dengan lurah, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Kulon Progo Wakhid Purwosubiyantoro membenarkan status perijinan tanah PA telah mendapatkan palilah.
Sehingga secara legal operasional penangkaran telah resmi.
"Untuk relokasi kewenangan berada di DKP DIY," ucap Wakhid.
Wakhid menjelaskan, kerusakan tempat penangkaran tukik perlu segera diurus.
Dalam proses rehabilitasi dan relokasi, pihaknya tak memiliki wewenang melakukan. Namun, pihaknya membetikan opsi untuk memindahkan lokasi tempat penangkaran.
Penangkaran dapat dipindahkan ke area di dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tengah dibangun.
Untuk rencana rehabilitasi, pihaknya telah berupaya melakukan pengusulan ke DKP DIY.
Sehingga, untuk rehabilitasi DKP DIY yang dimungkinkan melakukan pembangunan ulang tempat penangkaran. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva