KULON PROGO - Ketahuan melakukan duplikasi pada proposal Bantuan Keungan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan 2025, pamong kalurahan diminta melakukan perbaikan. Agar tak mengulangi kesalahan lagi, perwakilan kalurahan dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proposal yang sesuai.
Acara yang dilangsungkan di Ruang Adikarta, Rabu (18/9) itu mempertemukan perwakilan Paniradya Kaistimewaan dengan pamong kalurahan. Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi yang hadir juga, menyayangkan perihal kejadian duplikasi antara proposal setiap kalurahan yang diajukan.
Bahkan dirinya merasa kebingungan saat membaca satu persatu proposal yang diajukan ke dirinya, karena semuanya mirip mirip. "Proposalnya hampir sama, padahal daerahnya berbeda," ucap Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi, saat dikonfirmasi Radar Jogja, Jumat (20/9).
Baca Juga: Di Luar Dugaan, Shafira Devi Herfesa Sabet Emas Catur untuk DIY dalam PON XXI Aceh-Sumut 2024
Siwi menjelaskan, terdapat kasus di satu kapanewon, kalurahan mengajukan proposal yang sama. Mereka bahkan membagi rata komponen pembiayaan target proposal. Hal ini justru membuat pemanfaatan dan BKK menjadi tak fokus. Lantaran, dana BKK menjadi terpecah dan menyebar.
Padahal dari tujuan penggelontoran BKK berfokus pada reformasi kalurahan serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga, kalurahan seharusnya lebih fokus dalam melihat permasalahan serta potensi kalurahan masing-masing. "Pembuatan proposal perlu melihat data dan isu yang ada di kalurahan sebagai landasannya," ujarnya.
Proposal yang diajukan kalurahan beberapa waktu lalu sama sekali tak melihat data demografi. Padahal data menjadi dasar menilai urgensi penggunaan dana BKK. Kencenderungan proposal yang hampir sama antarkalurahan, menunjukkan proposal tak didasari data kalurahan.
Baca Juga: Modernisasi Budi Daya Maggot, Dosen AKPRIND Berdayakan Masyarakat Guwosari
Baca Juga: Modernisasi Budi Daya Maggot, Dosen AKPRIND Berdayakan Masyarakat Guwosari
Terlebih, kurangnya pemahaman isu sosial di dalam proposal membuat pengajuan dana BKK untuk kalurahan menjadi tak terarah. Padahal setiap kalurahan memiliki berbagai isu permasalahan yang bisa dituntaskan melalui dana BKK.
Siwi mencontohkan, kasus stunting dan kemiskinan di Kulon Progo bisa dilokalkan menjadi isu kalurahan. Dengan batas isu stunting dan kemiskinan, kalurahan dapat membuat program yang inovatif untuk mengatasi permasalan. "Proposal untuk mengajukan akses dana BKK, konsekuensinya pertanggungjawaban anggaran," ujarnya.
Sebelumnya perihal penggelontoran BKK Kalurahan, Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan Aris Eko Nugroho mengatakan, kalurahan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan dana keistimewaan, terutama bagi dana yang diorientasikan untuk reformasi birokrasi. "Semua kalurahan punya akses yang sama atas dana keistimewaan," tegasnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo