Koalisi ini memberikan gambaran mengenai poros terbesar dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Lantaran, 3 partai dengan kursi DPRD terbanyak berkumpul menjadi satu.
"Ada 6 partai, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, PPP, dan Nasdem," ucap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono, usai penandatanganan di Sekretariat DPC, Sabtu (20/7).
Lajiyo menuturkan, koalisi dibangun karena partai anggota koalisi tak bisa mengusulkan paslon Pilkada.
Ketentuan batas minimal membuat partai politik harus mengantongi 8 kursi DPRD.
Sehingga, keputusan menyamakan visi dan membuat koalisi menjadi pilihan terbaik.
Jika dihitung, koalisi ini telah mengantongi 24 kursi. Berasal dari 6 kursi Gerindra, 5 kursi Golkar, 5 kursi PKS, 5 kursi PKB, 2 kursi PPP, dan 1 kursi Nasdem. Dengan mengantongi setengah kursi DPRD Kulon Progo, koalisi ini menjadi poros terbesar arus politik daerah.
"Beberapa partai sebelumnya pernah menjalin koalisi, sedangkan yang lain belum," ucapnya.
Politisi Gerindra ini menyampaikan, beberapa partai memiliki sejarah pembuatan koalisi bersama Gerindra yang terlepas dari kontestasi politik daerah maupun nasional.
Sedangkan, partai lainnya memiliki rekam jejak komunikasi politik yang intens, khususnya dalam meracik koalisi Pilkada.
Orientasi pembuatan koalisi dimaksudkan tak hanya berkaitan pada pengusungan paslon pilkada.
Namun juga berorientasi pada keberlanjutan pemerintahan daerah, untuk menyongsong Indonesia Emas, serta mengawal kebijakan pemerintah pusat.
Sekaligus memberikan lompatan besar bagi perkembangan pembangunan di Kulon Progo.
"Sesuai dengan tujuannya, jadi nama koalisi Kulon Progo Maju (KPM)," tegasnya.
Menanggapi perihal pembentukan koalisi, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Lilik Syaiful Ahmad membenarkan, keikutsertaan Golkar Kulon Progo dalam koalisi.
Keikutsertaan partai berlogo pohon beringin ini, merupakan tindaklanjut instruksi DPP untuk menjalin koalisi dengan partai pengusung saat pilpres.
Di mana partai Gerindra salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran.
"Kami belum bisa menyebut nama, karena menghargai mekanisme masing-masing partai," ucapnya.
Perihal nama pasangan bupati wakil bupati, koalisi belum menentukan keputusan. Lantaran, partai memerlukan diskusi internal, serta konsultasi dengan pengurus pusat.
Penggodogan paslon juga akan dilakukan, untuk menghindari adanya friksi antar partai.
Menurutnya keberadaan koalisi ini memberikan orientasi pada kemajuan di Kulon Progo.
Sehingga, koalisi masih terbuka untuk partai lain masuk ke dalam koalisi.
Editor : Bahana.