Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Karena KB, SD di Kulon Progo Utara Kekurangan Murid, Berdampak Turunnya Nilai BOS, Guru-Guru Harus Iuran

Anom Bagaskoro • Selasa, 2 Juli 2024 | 03:30 WIB
Kepala Sekolah SDN Jambean Suwarni.ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA
Kepala Sekolah SDN Jambean Suwarni.ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA


RADAR JOGJA - Sejumlah sekolah dasar (SD) di Wilayah Utara Kulon Progo mengalami fenomena kekurangan murid. Dari data dinamis Disdikpora terdapat SD yang mengalami kukrangan peserta didik, di antaranya SDN 1 Balong, SDN 2 Balong, dan SDN Jambean. Ketiga sekolah ini hanya memiliki murid kurang dari lima siswa. Program keluarga berencana (KB) dituding jadi salah satu penyebabnya.


Hal ini berdampak pada penerimaan dan BOS yang didapat sekolah."Angkanya turun, sehingga apabila ada kekurangan guru-guru yang akan mencukupi kekurangan," ucap Kepala SDN Jambean Suwarni, saat ditemui Radar Jogja, Senin (1/7).


Suwarni menjelaskan, kendati terjadi penurunan penerimaan dana BOS yang berasal dari pusat dan daerah, tetap mengoperasionalkan sekolah sebagai mana mestinya.

Sekolahnya juga tak memungut biaya apapun yang membebani siswa, walaupun dana BOS tak mencukupi. Sekolah lebih memilih secara spontan, mengumpulkan uang dari guru-guru.


Hal inilah, yang membuat SDN Jambean tetap berjalan secara optimal. Bahkan gedung sekolah cukup terawat, serta kegiatan ekstrakulikuler tetap berjalan walaupun kondisi keuangan sekolah tak maksimal. "Tahun ini hanya empat orang, tahun kemarin tiga orang," tuturnya.


Suwarni menjelaskan, penurunan jumlah siswa terjadi semenjak beberapa tahun lalu. Fenomena ini dipengaruhi oleh jumlah anak usia sekolah yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Keberhasilan program KB juga dinilai sebagai faktor pendukung. Lantaran angka kelahiran tergolong kecil.


Ditemui di tempat yang berbeda, Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menyebut, kekurangan siswa pada sekolah memerlukan kajian mendalam mengenai sebab terjadinya, dan faktor yang mempengaruhi."Kebijakan juga perlu dievaluasi," ucap Siwi.


Siwi menuturkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyatakat. Namun, bila didapati sekolah yang kekurangan siswa dapat dilakukan regrouping. Tentunya dengan pertimbangan jumlah murid, persetujuan orangtua, serta faktor geografis. (gas/pra)

Editor : Satria Pradika
#peserta didik #Keluarga Berencana (KB) #Pj Bupati Kulon Progo #kekurangan murid #Disdikpora #Dana Bos #Srie Nurkyatsiwi #SDN Jambean