RADAR JOGJA - Program Toko Milik Rakyat (Tomira) digadang-gadang mampu mengangkat produk lokal Kulon Progo. Namun keberadaannya justru dinilai tidak efektif. Sebab produk UMKM Kulon Progo sulit untuk menembus toko berjejaring ini.
"Kurang dari 5 persen produk UMKM yang berada dan diperjualbelikan di Tomira," beber Ketua Komisi 2 Yuli Yantoro Minggu (23/6).
Yuli menjelaskan, Tomira sebenarnya telah diatur untuk menyediakan ruang display produk UMKM asli Kulon Progo. Namun ruang tersebut nyatanya tak bisa dimanfaatkan UMKM. Lantaran syarat dan kebijakan perusahaan toko modern yang tak dapat dipenuhi UMKM.
Banyak kriteria produk yang ditetapkan toko modern. Kriteria yang ditetapkan cenderung terlalu tinggi, untuk ukuran UMKM. Biasanya produk UMKM hanya berkutat pada urusan perizinan normal, seperti PIRT.
Namun ketika berhadapan dengan kriteria toko modern, UMKM membutuhkan izin yang banyak. Tentunya proses pembuatan izin juga memakan banyak biaya. "Akhirnya ruang yang ditujukan UMKM dipakai kembali dengan isian produk non-UMKM," ucap Yuli.
Ketidakefektifan Tomira untuk menyerap produk UMKM di Kulon Progo menjadikan DPRD Kulon Progo pesimis dengan wacana yang diajukan Dinas Koperasi (Dinkop) UKM Kulon Progo. Dinkop UKM berencana melakukan take over saham 25 Tomira. Namun langkah ini dinilai tak memberikan dampak pada UMKM.
DPRD Kulon Progo meminta, agar Dinkop UKM terlebih dahulu mengoptimalkan penyerapan produk UMKM. Dibandingkan melakukan take over.
Sementara itu, Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menyebut, perlu kesiapan semua pihak dalam mengoptimalkan potensi Tomira. Sebab keberadaan toko modern ini dinilai cukup baik untuk mendukung perekonomian. Namun memang perlu kajian mendalam terhadap aspek keberlangsungan Tomira.
"Segera akan konsultasi mengenai kriteria dari toko modern," ucap Siwi.
Langkah ini akan diambil untuk mengetahui kriteria yang diinginkan toko modern. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pendampingan ke UMKM untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. (gas/eno)
Editor : Satria Pradika