RADAR JOGJA – Aparatur sipil negara (ASN) yang dimilili Pemkab Kulon Progo kurang. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan kekurangan pegawai berkisar 40-60 perseb. Hal ini disinyalir terjadi karena jumlah pensiunan ASN cenderung tinggi dibanding jumlah ASN rekrutan baru.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sudarmanto menjelaskan, selain jumlah pensiunan tak sebanding dengan jumlah rekrutan, terdapat faktor lain.
Di antaranya keterbatasan keuangan daerah untuk pengadaan ASN, regulasi batas anggaran untuk menggaji ASN, serta rencana digitalisasi pada sektor pelayanan umum. "Kebutuhan ASN sebenarnya berkisar di 9.000 ASN, sedangkan sekarang baru 6.000," ucap Sudarmanto.
Sudarmanto menjelaskan, 6.000 pegawai terdiri dari 5.000 ASN, dan 1.000 PPPK. Yang mana dengan jumlah ketersedian SDM masih kurang 3.000 dari jumlah kebutuhan yang ada.
Kendati masih memiliki kekurangan dalam ketersedian SDM, BKPP terus berupaya dalam menyediakan ASN maupun PPPK. Terbukti dengan direkrutnya 361 PPPK, berasal dari 243 guru, 47 tenaga kesehatan, dan 71 tenaga teknis.
Namun, upaya ini belum optimal. Lantaran jumlah pensiunan ASN pada 2023 lebih banyak. Di tahun ini, fenomena jumlah rekrutan tak sebanding dengan jumlah pensiunan bakal terjadi. 2024 terdapat 340 ASN pensiun, sedangkan jumlah pengadaan terbatas 295 orang.
"Harapan dan proyeksi kebutuhan ASN akan segera terpenuhi di beberapa tahun ke depan," ucap Sudarmanto.
Dalam mencukupi kebutuhan ASN di Kulon Progo, juga masih terkendala anggaran untuk pengadaan serta untuk memberikan gaji ASN. Nyatanya gaji ASN cukup banyak menyita APBD.
Di sisi lain, regulasi baru mengenai penggunaan anggaran untuk membayar gaji ASN, membuat pemda perlu berhati-hati. Lantaran, aturan pemberian gaji tak boleh melebihi 30 persen dari anggaran. Hal inilah yang membuat pengadaan ASN tak bisa sewaktu-waktu terealisasi.
Selain itu, arah kebijakan dari pusat memberikan gambaran adanya efisiensi ASN. Selama ini ASN banyak ditugaskan di sektor birokrasi, bergeser menjadi digitalisasi birokrasi. Sehingga pengadaan ASN perlu mempertimbangkan efisiensi terhadap plot pekerjaan. (gas/eno)
Editor : Satria Pradika