RADAR JOGJA – Informasi jika wilayah Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo akan terkena pembangunan jalan tol sudah diterima warga. Bahkan beberapa wilayah, tanahnya sudah dipatok. Tapi beredar isu trase tol berubah.
Hal itu mendorong warga Hargomulyo mendatangi Gedung DPRD Kulon Progo pada Selasa (11/6) sore. Tujuan mereka meminta kejelasan berkaitan dengan kelanjutan pembangunan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo.
"Masyarakat meminta kejelasan, jadi atau tidaknya pembangunan tol di Hargomulyo," ucap Plt Jagabaya Kalurahan Hargomulyo Amin Nugroho, usai audiensi di Gedung DPRD Kulon Progo.
Amin menjelaskan, kabar mengenai keberlanjutan pembangunan tol di daerahnya masih simpang siur. Hal ini dikarenakan munculnya kabar, pembangunan tol di Kulon Progo hanya berhenti di Kapanewon Wates. Padahal di Kalurahan Hargomulyo bidang tanah milik warga telah dipasangi patok untuk tol.
Kabar lain yang diterima masyarakat juga berkaitan dengan penggeseran trase tol. Masyarakat yang sebelumnya mendukung dengan pembangunan tol menjadi kecewa. Hal ini diperparah adanya pengukuran yang dilakukan oleh tim survei BPN di beberapa kalurahan bagian timur Kulon Progo. "Masyarakat jadi bertanya-tanya ke kalurahan karena informasi tidak jelas," ucapnya.
Amin mendapat kabar, terdapat warganya yang telah meminjam ke bank. Warga meminjam uang guna persiapan membangun rumah baru untuk pindahan. Jika sewaktu-waktu mengalami penggusuran. Adanya kabar yang tak jelas membuat masyarakat kebingungan dalam menyikapi.
Menanggapi audiensi yang dilakukan perwakilan warga. Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan nota dinas yang disampaikan ke provinsi. Hal ini diupayakan untuk meminta kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan tol di sisi barat Kulon Progo.
Akhid menjelaskan, informasi mengenai kelanjutan pembangunan tol harus bersifat konkrit. Lantaran belajar dari kasus pembebasan tanah di kalurahan yang terdampak pembangunan JJLS. Hingga sekarang ganti rugi tak terealisasi padahal tahapan telah selesai di penilaian bidang tanah, hingga munculnya nominal ganti untung. "Terkait teknis pembangunan tol juga akan kami jembatani ke pihak terkait," ucap Akhid.
Akhid menjelaskan, tak hanya perihal kelanjutan tol, DPRD Kulon Progo berupaya menjembatani perihal teknis yang berdampak pada masyarakat. Terutama konsep pembangunan tol yang awalnya dibangun secara elevated.
Menurutnya hal itu perlu diperjelas agar masyarakat tak bertanya-tanya. Lantaran tol yang dibangun tak menggunakan konsep elevated akan berpotensi menggusur beberapa fasum dan situs peninggalan. (gas/pra)
Editor : Satria Pradika