RADAR JOGJA, KULON PROGO - Sejak dibangun Yogyakarta International Airport (YIA) memberikan dampak besar di Kulon Progo.
Terutama dari sisi pembangunan infrastruktur.
Namun, di balik pembangunan yang begitu pesat berimbas pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berpengaruh terhadap Pajak Bumi Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).
"Di kalurahan kami PBB P2 mengalami kenaikan semenjak ada bandara," ucap Lurah Karangwuni Anwar Musadad, Minggu (9/6).
Anwar menjelaskan, keberadaan bandara sebenarnya disambut baik masyarakat.
Namun karena tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat secara perkonomian, membuat masyarakat justru bertanya-tanya.
Terutama ketika setiap tahunnya masyarakat diminta membayar PBB P2.
Di mana nominalnya terus bertambah, bahkan naik hampir 10% dari tahun sebelumnya.
Alhasil banyak masyarakat yang mengeluhkan perihal nilai wajib pajak yang dibayarkan.
Masyarakatnya merasakan keberatan karena tak merasakan dampak dari kenaikan pajak yang ada.
"Taraf hidup dan ekonomi masyarakat masih sama-sama saja," ucap Anwar.
Anwar menjelaskan, kendati ada bandara di dekat kalurahannya.
Masyarakat tak mengalami peningkatan dari segi penghasilan.
Hal ini dikarenakan, banyak masyarakatnya tak terserap sebagai tenaga kerja di YIA.
Terutama masyarakatnya cenderung memilih mempertahankan mata pencahariannya yaitu sebagai petani, dan bekerja di sektor lainnya.
Dalam penentuan nilai PBB P2, terdapat beberapa komponen penyusun, salah satunya NJOP.
NJOP di wilayah Karangwuni melambung tinggi.
Tingginya NJOP di beberapa wilayah disinyalir karena adanya bandara.
Padahal dari segi akses seperti jalan tak mengalami perubahan besar yang membuat NJOP naik.
"Harapannya agar disesuaikan kembali, baik itu PBB P2 maupun NJOP," ucap Anwar.
Anwar berharap segera ada penyesuaian nominal PBB P2, yang mana didasari pada taraf hidup dan ekonomi masyarakat.
Tak hanya berpatokan dengan keberadaan bandara, namun pemkab juga harus melihat kondisi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Triyono menampik, perihal kenaikan PBB P2 yang diakibatkan kenaikan NJOP.
Menurutnya, PBB P2 yang dibayarkan oleh masyarakat telah disubsidi hingga mencapai 90%.
Sehingga masyarakat tak perlu khawatir mengenai kenaikan PBB, karena tak mengalami kenaikan drastis.
"Yang rendah kita sesuaikan, yang PBB nya tinggi kita turunkan," ucap Triyono.
Perihal keluhan masyarakat mengenai kenaikan PBB P2, Triyono menegaskan pihaknya telah berkordinasi dengan BKAD, sebagai upaya penyesuaian mengenai pajak.
Menurutnya BKAD telah melakukan audiensi di beberapa kalurahan untuk melakukan penyesuaial nominal PBB P2.
Editor : Bahana.