RADAR JOGJA - Pembangunan di Kulon Progo tengah bergeliat. Tak hanya pembangunan Tol Jogja-YIA, terdapat juga proyek JJLS dan saluran air. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang harus berpindah akibat tergusur pembangunan.
"Sebaiknya pemerintah mengawal pembangunan dengan literasi berkaitan dengan keuangan," ucap Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Jeni Widyatmoko Minggu (19/5).
Jeni menjelaskan, literasi keuangan diperlukan melihat banyak masyarakat yang akan menerima ganti untung setelah terdampak pembangunan. Sehingga masyarakat terdampak dapat memanfaatkan uang ganti untung sebagai modal melanjutkan hidup di lingkungan baru.
Apabila dikelola dengan baik, ganti untung bisa dijadikan modal untuk membangun usaha. Hal ini pun akan berdampak untuk menyokong perekonomian daerah. Baik usaha berskala rumahan maupun industri.
"Sebagian masyarakat memang masih minim pengetahuan dengan keuangan," ucap Jeni.
Jeni menjelaskan, minimnya literasi keuangan akan menimbulkan masalah sosial baru. Dia mengungkapkan akan terjadi fenomena masyarakat membelanjakan uang tanpa ada perencaan yang tepat. Yang membuat uang ganti untung tak bermanfaat. Jika terus dibiarkan akan menimbulkan efek domino, berkaitan dengan angka kemiskinan di Kulon Progo.
Jeni pun mencontohkan dari pembangunan kilang minyak di Tuban. Karena minimnya literasi, membuat masyarakat tak bisa memanfaatkan uang ganti untung. Selain itu efek kehilangan mata pencaharian juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengawal penggunaan uang ganti untung.
Sementara itu, kekhawatiran terkait penggunaan uang ganti untung dirasakan warga terdampak pembangunan JJLS. Paido warga Padukuhan Pleret menyebut, beberapa warga sempat kebingungan menggunakan uang. Untungnya, sebagian besar warga terdampak memanfaatkan uang ganti untung dengan membuat rumah dan tempat usaha.
"Sewaktu sosialisasi sempat didatangi pihak leasing, untuk menawarkan kendaraan," ucap Paido. (gas/eno)
Editor : Satria Pradika