KULON PROGO - Pilkada yang akan digelar pada November nanti sudah disikapi KPU Kulon Progo.
KPU Kulon Progo mengklaim akan menyelenggarakan pilkada dengan aman. Sehingga dapat mengakomodasi pesta demokrasi di daerah. Namun, perlu diketahui pilkada memiliki sisi kerawanan yang berbeda dengan pemilu.
"Iklim politik selama pilkada biasanya memanas, dan sebagian pendukung paslon menjadi sumbu pendek," ucap Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana, saat ditemui Radar Jogja, Senin (29/4).
Budi menjelaskan, pilkada memiliki mekanisme dan teknis yang simpel serta sederhana, apabila dibandingkan dengan pemilu.
Namun, dari sudut pandang iklim politik akan berpotensi memanas.
Penyebab memanasnya iklim politik daerah, diakibatkan psikologis pemilih. Tingkat tekanan dan beban psikologis pemilih lebih besar dibanding dengan pemilu.
Hal ini dikarenakan paslon yang mengikuti pilkada biasanya cukup dekat dengan pemilih.
"Pemilih ataupun pendukung memiliki kedekatan dengan paslon yang membuat pemilih menjadi militan," ucap Budi.
Budi menjelaskan, militansi seorang pemilih dapat membuat pemilih berpotensi bergesekan dengan pemilih yang mendukung paslon lain.
Hal ini tak bisa dihindarkan karena rasa kepemilikan seorang pemilih dengan paslon yang didukung.
Belajar di Pilkada tahun 2017 lalu, yang merupakan pilkada di tahun sebelumnya.
Kulon Progo tak teridentifikasi memiliki wilayah rawan gesekan sosial akibat pilkada.
Fenomena ini terjadi karena terdapat 2 paslon yang mengikuti Pilkada 2017, namun perbedaan suaranya cukup besar.
"Penilaian pribadi, semakin banyak paslon yang mengikuti Pilkada maka tinglat kerawanan gesekan sosial akan semakin menurun," tuturnya.
Menurut Budi, tingkat kerawanan Pilkada dapat dipengaruhi dengan jumlah paslon.
Semakin banyak paslon yang mengikuti, maka semakin turun tingkat kerawanan gesekan.
Hal ini dikarenakan fokus dan suara masyarakat terpecah. Polarisasi pilihan masyarakat dapat menurunkan intensitas iklim politik yang memanas.
Untuk mempersiapkan penanganan potensi kerawanan pilkada. KPU Kulon Progo selalu melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka menyambut pilkada.
Peningkatan kapasitas dilakukan dengan melakukan pengkajian dasar hukum mengenai penyelenggaran pilkada.
"Dengan setiap penyelenggara pilkada yang memahami peraturan, maka potensi kerawanan dapat diminimalisir," ucapnya.
Menurutnya, upaya pengkajian mengenai aturan penyelenggaraan pilkada dirasa penting. Yang berpengaruh dalam penyelenggaraan. Sehingga dapat menghindari kesalahan selama pilkada.
Hingga membuat pemilih tak mempercayai KPU dan menimbulkan gesekan sosial.
Pengkajian meliputi beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang, Peraturan KPU, dan keputusan KPU.
Editor : Amin Surachmad