KULON PROGO - Jelang pengukuran tanah yang digunakan untuk jalan tol, banyak masyarakat justru bertanya-tanya.
Hal ini dikarenakan, hanya beberapa kalurahan yang diagendakan akan di ukur.
Beberapa kalurahan di Kapanewon Wates dan Kapanewon Temon tak mendapat pemberitahuan mengenai pengukuran.
Salah satunya Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon.
"Sampai detik ini, kami belum mendapatkan informasi terkait pengukuran dan pendataan kembali," ucap Lurah Kaligintung Muh Kholis Fuad, saat ditemui Radar Jogja, Rabu (24/4).
Fuad menjelaskan, banyak masyarakatnya menanyakan perihal pengukuran di area yang telah dipatok.
Pertanyaan tersebut keluar setelah adanya kalurahan yang akan diukur dan data pada bulan Mei ke depan.
Adanya pertanyaan itu membuat pihak kakurahan tak bisa berbuat banyak.
Pihak kalurahan sebagai organisasi pemerintah terbawah seringkali mendapat pertanyaan. Namun, tak bisa menjawab hal tersebut karena keterbatasan informasi yang dimiliki.
Pemerintah Kalurahan Kaligintung hanya bisa menjawab masyarakat dengan bersabar menunggu proses PSN yang sedang berjalan.
"Menyayangkan karena di sosmed ramai dengan informasi perubahan desain tol," ucapnya.
Fuad menjelaskan, pihak kalurahan mendapat informasi dari warga mengenai perubahan desain tol dan berimbas pada penundaan pembangunan.
Warga memperoleh imformasi tersebut kareana ramai di media sosial. Sedangkan pihaknya tidak tahu menahu dengan perubahan itu.
Padahal dari sisi warga Kaligintung sangat terbuka dengan adanya pembangunan tol.
Menurutnya, tak ada masyarakatnya yang menolak pendirian dan pembangunan PSN tersebut. Sehingga seharusnya pengukuran segera bisa dilakukan.
Fuad berharap akan adanya transparansi informasi terkait kebenaran perubahan desain tol. Terutama di wilayahnya yang sudah terdapat patok.
Hal ini berkaitan dengan keluhan masyarakat yang memang menunggu informasi keberlanjutan pembangunan.
"Berangkatnya bareng, belok juga bareng, jadi jangan sampai ada rumor yang beredar dimasyarakat," ucap Fuad.
Di Kalurahan Kaligintung terdapat sekitar 168 bidang tanah yang telah dilewati patok. Terdapat 55 KK yang menunggu keberlanjutan pembangunan tol.
Mayoritas yang dilewati jalan tol merupakan tanah pekarangan dan rumah warga.
Sementara itu, Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, terdapat penyesuaian penlok untuk tol.
Area yang disesuaikan yaitu di sebagian Kapanewon Wates dan Temon.
"Penyesuaian belum bisa disosialisasikan karena desainya belum tetap," ucap Ni Made.
Ni Made menjelaskan, terdapat beberapa pertimbangan mengenai penyesuaian penlok. Diantaranya, pertimbangan kebermanfaatan tol bagi masyarakat sekitar.
Di mana, adanya tol dibarapkan mampu memberikan manfaat bagi warga, baik ekonomi maupun investasi.
Menurutnya, penyesuaian penlok menunjukan bahwa pemprov telah mempertimbangkan usulan.
Usulan tersebut berkaitan dengan strategi pengangkatan potensi lokal di daerah sekitar tol yang nantinya akan dibangun.
Tak hanya itu, pertimbangan anggaran untuk pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyesuaian.
Menurutnya, apabila jalan tol di bangun dari sisi timur ke barat membutuhkan anggaran cukup banyak, ketimbang dari utara ke selatan.
Senada dengan Pj Bupati, Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo Anna Prihaniawati membenarkan adanya penundaan pengukuran.
Hal ini dikarenakan tak adanya penugasan dari provinsi untuk melakukan pengukuran di area Kapanewon Temon.
"Kami tidak tahu kepastiannya, karena memang penlok belum keluar," ucapnya.
Anna menjelaskan, penlok tersebut terletak di sebagian Kapanewon Wates dan Temon.
Ia tak mengetahui alasan ditundanya pengukuran di wilayah tersebut. Dirinya hanya ditugaskan untuk mengukur diarea penlok yang ditentukan. (cr7)
Editor : Amin Surachmad