Komisi X DPR RI Terkesan Program Bedah Menoreh

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 30 November 2022 | 16:36 WIB
KOMITMEN BERSAMA: Rombongan Komisi X DPR RI beserta staf Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata di Kulonprogo, Senin (28/11).(DOK HUMAS KP)
KOMITMEN BERSAMA: Rombongan Komisi X DPR RI beserta staf Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata di Kulonprogo, Senin (28/11).(DOK HUMAS KP)
RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memiliki visi pariwisata kolaboratif berbasis budaya berkelanjutan. Hal ini tidak lepas dari karakter geografis Kulonprogo yang kaya dengan potensi wisata alam, religi bahkan wisata minat khusus.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan kehadiran Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai pintu gerbang Jogjakarta adalah dua isu strategis yang terus ditangkap.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulonprogo Triyono saat menyambut rombongan Komisi X DPR RI beserta staf Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dalam kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata di Kulonprogo, Senin (28/11).

Rombongan Komisi X DPR RI meliputi Puti Guntur Sukarno, H A Mujib Rohmat, Moh Haerul Amri, H Bisri Romly, dan Bramantyo Suwondo. "Berbagai wisata di Kulonprogo yang menjadi ikon wisata favorit di antaranya Waduk Sermo, Pule Payung dan Kali Biru," ucap Triyono.

Dijelaskan, Kulonprogo juga memiliki program Bedah Menoreh dalam rangka mendukung Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur. Program Bedah Menoreh sebagai percepatan konektivitas YIA - Borobudur. Program ini juga digadang akan membuka perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Perbukitan Menoreh. "Muaranya tetap mengurangi angka kemiskinan di Kulonprogo," jelasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Moh Haerul Amri menjelaskan, kunjungan kerja kali ini merupakan fungsi pengawasan di bidang pariwisata dengan memantau secara langsung perkembangan terkini Kulonprogo sebagai kawasan penyangga DSP Borobudur. "Kami ingin melihat langsung fakta lapangan dan data perkembangan wisata Kulonprogo," jelasnya.

Menurutnya, Komisi X DPR RI telah melakukan pengawasan dengan membentuk Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya mendorong pelaku pariwisata aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk pengembangan dan pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-19. "Pelaku pariwisata juga menjadi agen sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti saat ini," ujarnya.

Puti Guntur Sukarno menambahkan, pengembangan pariwisata bukan menjadi tanggung jawab Komisi X dan Kemenparekraf saja, tetapi lintas sektoral. Sebab, permasalahan pariwisata seperti di Kulonprogo juga membahas soal infrastruktur. Banyak kawasan penyangga DSP Borobudur dengan potensi pariwisata luar biasa.

Namun infrastruktur masih belum memadai. "Jadi betul aksesibilitas penting, nyata meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Maka perlu kerja lintas sektoral, tidak hanya Kementrian Pariwisata tetapi juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pembangunan Umum," ucapnya.

Ditegaskan, pihaknya akan mengupayakan hal-hal yang sudah dibahas dalam kunjungan kerja di Kulonprogo. "Aspirasi yang sudah kami terima khususnya untuk membangun infrastruktur akan disampaikan pimpinan ke lintas komisi dengan kemitraan-kemitraan seperti Kementrian Perhubungan atau Kementerian Pembangunan Umum," tegasnya. (tom/din) Editor : Editor Content
Pemkab Kulonprogo