RADAR JOGJA - Gerakan penolakan politik identitas dan primordialisme mulai muncul mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya disuarakan kelompok pemuda yang tergabung dalam Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) DIJ. Mereka melakukan konsolidasi organisasi dan ideologi terhadap pemuda yang diharapkan akan menjadi kader perjuangan membela wong cilik (rakyat kecil).
"Politik identitas tidak ubahnya oligarki, hanya mengedepankan kelompok atau golongan saja, tidak pernah berpihak terhadap masyarakat kecil," ucap Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI DIJ Santoso Aji usai sosialisasi penolakan politik identitas dan primordialisme di Wates, Kulonprogo, kemarin (27/11).
Dijelaskan, politik identitas kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Masyarakat terbelah dianggap sebagai hal yang wajar, meskipun itu sangat mengancam keutuhan bangsa. Hal itu harus dicegah, itu juga alasan PDI DIJ memulai konsolidasi organisasi dan ideologi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa nasionalisme generasi muda.
"Gempuran globalisasi jangan sampai membuat generasi muda lupa kondisi dan tujuan negara atau daerahnya masing-masing. Jangan sampai mereka kehilangan gagasan untuk memikirkan arah tujuan bangsa ini. Itu lasan kami mengumpulkan para pemuda serta semua eksponen aktivis di DIJ. Pada pertemuan terakhir nanti, kami akan pilih pemuda terbaik sebagai pengurus PDI periode mendatang," ucapnya.
Menurutnya, jiwa patriotisme dan nasionalisme yang sudah ditanamkan founding father Ir Soekarno harus ditebalkan kembali, harus digali dan ditata kembali, kemudian dicari relevansinya dalam kontek bernegara saat ini. "Pemuda saat ini harus paham dan ambil bagian dalam merumuskan apa kebutuhan bangsa ini minimal apa kebutuhan daerah masing-masing, jangan kemudian mereka menjadi warga global, sibuk memikirkan gaya hidup milenial, saat ditanya gagasan, nihil!," ujarnya
Tokoh DPD PDI DIJ Yos Soetiyoso menambahkan, pluralisme Indonesia yang terdiri dari pelbagai suku, ras dan agama harus dijaga utuh. PDI yang lahir di tahun 1947 tetap berpegang kepada Pancasila. "Kami adalah organisasi pemuda yang independen, non partisan, pemimpin kami adalah ideologi, dan kami akan terus berjuang untuk rakyat," ucapnya.
Ditegaskan, salah satu yang perlu dikritisi saat ini yakni komunikasi politik yang harus tetap berjalan dengan baik. Indikator komunikasi politik berjalan baik salah satunya tidak ada lagi apa yang namanya relawan. Sebab salurannya jelas ke partai. "Ketika relawan bermunculan, itu menjadi indikator bebalnya komunikasi politik. Bagaimana bisa satu kasus relawan mendukung dan partai tidak mendukung bahkan berseberangan," tegasnya.
Tokoh PDI Kulonprogo Gendut Minarto mengungkapkan, ia mendukung penolakan praktik politik identitas dan primordialisme demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terlebih, secara kewilayahan Kulonprogo sama dengan daerah lain bahkan negara ini, perjalanan kedepan tentu tidak enteng bisa jadi bertambah sulit. "Ketidakharmonisan partai dan eksekutif contohnya, itu jelas akan menghambat pembangunan, jika itu terjadi wong cilik yang akan terdampak paling depan," ungkapnya. (tom/din) Editor : Editor Content