Mereka tergabung dalam Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade (FGSLPG) Kulonprogo yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus batas nilai minimal atau passing grade dalam rekrutmen PPPK Guru 2021. Namun mereka tak kunjung diangkat menjadi PPPK hingga saat ini. "Kami meminta dewan ikut mendesak pemerintah agar bisa memberikan kejelasan kapan kami diangkat sebagai PPPK, harapan kami tahun ini," ucap Koordinator FGSLPG Kulonprogo, Sujanmo usai audiensi di Gedung DPRD setempat Senin (21/11).
Audiensi juga diikuti perwakilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, FGSLPG Kulonprogo. Semua sepakat dan berharap pemerintah segera melakukan pengangkatan PPPK. Selain itu juga jangan membuka pendaftaran dan perekrutan PPPK lagi sebelum guru swasta yang lolos seleksi diangkat menjadi PPPK.
"Kami (FGSLPG) meminta tidak ada diskriminasi dalam proses pengangkatan guru swasta yang sama-sama lulus seleksi. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu kecemburuan antarsesama guru swasta hingga memecah belah FGSLPG Kulonprogo," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPP Kulonprogo Sudarmanto mengatakan, pengangkatan PPPK merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Menurut dia, pemerintah pusat yang menentukan by name guru lolos passing grade untuk diangkat jadi PPPK, termasuk dengan perangkingannya. “Ini murni domain pemerintah pusat dan sudah ada aturannya," ucapnya.
Aturan yang dimaksud merujuk pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. Dalam aturan ini disebutkan prioritas pengangkatan PPPK yang lolos passing grade meliputi THK II, guru non ASN dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG). Setelah tiga kategori itu diangkat jadi PPPK, baru disusul oleh guru swasta.
Aturan ini juga yang membuat proses pengangkatan PPPK guru bagi peserta yang lolos seleksi tidak bisa dilakukan secara serentak. “Ada tahapan yang dilewati menyesuaikan prioritas. Ditambah kuota pengangkatan PPPK yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kulonprogo terbatas," jelasnya.
Diterangkan, total peserta lolos PPPK 2021 di Kulonprogo ada 806 orang. Sedangkan kuota untuk diangkat di tahun 2021 ada 350 orang. Kemudian tahun 2022 ada 205 orang. Masih ada sisa 251 orang peserta yang belum diangkat termasuk guru swasta. "Harapan kita sebetulnya sama, semua bisa direalisasikan di tahun 2023. Namun sekali lagi ini kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati menyatakan, pihaknya akan mengirimkan hasil audiensi hari ini kepada pemerintah pusat. Pihaknya mengupayakan agar 251 peserta yang lolos passing grade dalam seleksi PPPK 2021 dapat diangkat setidaknya pada tahun depan. Intinya hasil notulensi hari ini khususnya untuk 251 yang sudah lolos passing grade tapi belum terakomodir karena kuotanya hanya 205 akan coba dikomunikasikan dengan pusat. "Nah itu untuk kemudian prioritas yang mengisi (tahun depan). Minimal mengisi untuk jumlah guru yang pensiun pada 2023 sejumlah estimasi 251 ini," katanya. (tom/pra) Editor : Editor Content