Ironisnya, keluarga ini luput dari bantuan pemerintah yang disalurkan kementrian sosial saat kenaikan BBM belum lama ini. "Ya kami tidak menerima bantuan kompensasi BBM kemarin," ucap Supriyadi, kemarin (25/10).
Dijelaskan, keluarganya tinggal di rumah tidak layak huni berukuran 5x 6 meter persegi selama kurang lebih lima tahun terakhir. Kondisinya semakin memprihatinkan saat musim hujan seperti saat ini. "Kalau hujan ya bocor begini," ucapnya.
Ketua RT setempat Soleh Miyanto mengamini, keluarga Supriyadi belum tersentuh bantuan sosial secara maksimal. Bantuan terakhir baru diterima sekali di awal pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Padahal pihaknya sudah mengusulkan dan mendaftarkan keluarga Supriyadi sebagai keluarga kurang mampu untuk mendapatkan prioritas bantuan. Namun hingga saat ini belum terealisasi. "Sudah kami daftarkan sebagai penerima bantuan, tapi belum terealisasi sampai saat ini," ungkapnya.
Sementara itu, belum lama ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas berkunjung ke Kulonprogo pada Jumat (21/10). Kunjungan itu dilakukan untuk peninjauan dan penetapan Kabupaten Kulonprogo sebagai salah satu kabupaten pilot project penanganan kemiskinan di Indonesia. "Betul kami menunjuk tiga provinsi dan tiga kabupaten/kota sebagai pilot project dengan kemampuan baik dalam penanganan kemiskinan. Salah satunya Kulonprogo," ucapnya.
Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana menegaskan, pemkab Kulonprogo sejauh ini telah melakukan reformasi birokrasi dan menjalankan program-program untuk mendukung penanganan kemiskinan sesuai amanat RB tematik. Diantaranya validasi data kemiskinan, pengurangan beban keluarga miskin dan pemberdayaan keluarga miskin serta sub-sub di dalamnya. "Visi misi kami sebagai Pj yang utama juga menekan dan mengurangi angka kemiskinan," ucapnya. (tom/bah) Editor : Editor Content