Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati didampingi Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana membuka acara secara khidmat. Tri Saktiyana menyatakan, momen peringatan Hari Jadi Ke-71 Kulonprogo merupakan penghormatan kepada leluhur yang sudah berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk Kulonprogo. "Momentum ini harus digunakan untuk memikirkan sekaligus meyakini apa yang sudah ditempuh untuk melangkah menuju kesejahteraan bersama," katanya.
Asisten Setprov DIJ bidang perekonomian dan pembangunan itu mengajak mengingat perjuangan Raja Keraton Jogja dan Adipati Pakualaman, pada saat kelahiran Kulonprogo pada 15 Oktober 1951 lalu. Saat Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam VIII atas kaluhuran budi, sebagai pemilik wilayah Kasultanan dan Pakualaman menjadikan Kabupaten Kulonprogo sebagai pemerintahan yang berpusat di Wates. Dengan dua sifat kandel Pusaka Agung Amiluhur (Kasultanan) dan Kyai Bantar (Pakualaman).
Dua pusaka itulah, lanjut Tri,lambang golong golig atau menyatunya warga Kulonprogo dan Adikarto untuk tumbuh bersama di bawah pemerintahan baru bernama Kabupaten Kulonprogo yang berpusat di Wates. "Simbol lainnya yakni dua pohon Beringin kembar di tengah Alun-alun Wates bernama Madyo Aji dan Alu Murti," ucap mantan Kepala Bappeda Bantul itu.
Sedang Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menyebut, sejarah Kulonprogo masih berjalan. Warga juga bagian dari sejarah, maka ambil sari dan makna yang baik untuk melanjutkan Kulonprogo ke depan. "Setu Wage (Penanggalan Jawa,red) ini momentum, mari berdoa dan memohon kekuatan untuk kukuh menyatu membawa kemajuan dan kesejahteraan Kulonprogo," ucapnya dalam bahasa Jawa.
Menurut politisi PDIP itu, penggunaan bahasa Jawa dalam Rapur Istimewa adalah penghormatan kepada para leluhur sekaligus cara melestarikan budaya. "Penggunaan bahasa Jawa yang halus, disertai adab sopan dan santun harus ditularkan kepada generasi milenial di Kulonprogo saat ini, agar visi dan misi kemajuan Kulonprogo terikat kuat di hati dan pikiran, tumbuh rasa tanggung jawab membela Kulonprogo, karena siapa yang tekun pasti tekan (sampai)," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo Lajiyo Yok Mulyono saat membacakan Babad Ringkas Kabupaten Kulonprogo membeberkan, 15 Oktober 1951 merupakan titik sejarah berdirinya Kabupaten Kulonprogo atas penggabungan dua wilayah Kasultanan dan Pakualaman. Sejarah penggabungan Kabupaten Kulonprogo dan Adikarto adalah jasa Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam VIII.
Pada 5 September 1945 keduanya menyatakan kedua wilayah merupakan bagian Keraton atau wilayah istimewa dari Republik Indonesia. Kemudian15 Oktober 1951 kedua wilayah ini kemudian sepakat disatukan, bersamaan keluarnya UU No 18 Tahun 1951 tertanggal 12 Oktober 1951 dari pemerintah pusat. UU itu merujuk UU No 15 Tahun 1950 tentang rencana penggabungan dua wilayah (Kulonprogo dan Adikarto) dengan nama Kabupaten Kulonprogo."Secara de jure dan de facto menetapkan 15 Oktober 1951 menjadi tanggal berdirinya Kabupaten Kulonprogo, pemerintahan baru yang ditandai dengan terbitnya UU No 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Tanggal 29 Desember 1951 pembentukan administratif Kabupaten Kulonprogo selesai, 1 Januari 1952 pemerintahan baru berjalan dan dipusatkan di Wates," ungkapnya. (tom/pra) Editor : Editor Content