Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menyampaikan adapun yang mendasari pengajuan perubahan tersebut adalah untuk menyongsong pesatnya pembangunan di Kulonprogo. Kehadiran bandara YIA, dibukanya Jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, jalur Bedah Menoreh dan beberapa proyek nasional lainnya juga disebut akan semakin menarik minat investor.
Ia menyatakan, Raperda atas perubahan Perda Nomor 21/2012 ini, apabila nanti sudah disahkan akan mampu memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah kabupaten. Khususunya dalam memberikan perlindungan, insentif dan kemudahan investor yang masuk ke Kulon Progo.
Akhid menambahkan, dengan kehadiran investor ini diharapkan juga dapat mendampingi UMKM dan koperasi yang sedang bergeliat di Kulonprogo. Baik itu dalam hal produksi, manajemen hingga pemasaran. Serta dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin.
"Dengan banyaknya investor yang masuk ke Kulon Progo, diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu investor tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Akhid, Selasa (9/2).
Terkait dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo Sutedjo menyatakan dukungannya atas sudah tersusunnya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21/2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Menurutnya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang bagus bagi pembangunan di Kulonprogo.
"Dengan meningkatnya investasi di Kulonprogo, maka dapat menimbulkan multiplier effect. Berupa penyerapan tenaga kerja lokal, serta dapat menghidupkan sektor perekonomian lainnya. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.(inu/bah) Editor : Editor Content