RADAR JOGJA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulonprogo mensosialisasikan kebijakan administrasi kependudukan (Adminduk). Khususnya mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 109/2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Adminduk.
Sosialisasi disampaikan karena pada 2018-2019 terdapat peraturan-peraturan baru yang terbit dari Pusat. Sosialisasi diikuti peserta dari KUA, Perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab, setempat, Rabu (4/11).
”Khusus perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat diharapkan paham dan bisa melakukan inovasi di tahun ini dan tahun yang akan datang," kata Kepala Dukcapil Kulonprogo, Aspiyah.
Perangkat desa merupakan mitra terdekat Dukcapil untuk data kependudukan yang senantiasa responsif memberikan laporan setiap bulan secara rutin. Sehingga data penduduk yang didapat Dukcapil valid, akurat dan mutakhir. "Data adminduk ini juga sangat dibutuhkan KPU dalam penyelenggaraan pemilu di kemudian hari," jelasnya.
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, KPU Kulonprogo, Yayan Mulyana mengatakan, proses pemutakhiran data berkelanjutan merupakan kewajiban KPU. Khususnya, KPU daerah yang harus menyampaikan ke publik setiap satu bulan sekali melalui pleno dan juga hasilnya di publikasikan ke masyarakat luas. ”Harapan kami, dengan acara serupa, KPU bisa menambah jejaring untuk dapat memberikan masukan kepada KPU yang berkaitan dengan data,” ucapnya.
Menurutnya, KPU dalam mendata pemilih pemula yang usianya 17 tahun ataupun yang sudah menikah dan juga data pensiunan dari TNI/Polri butuh perangkat desa. Termasuk dalam pemutakhiran data pemilih PNS atau yang tidak memenuhi syarat khususnya atau meninggal. "Mereka yang beralih status baik status perkawinan status jenis kelamin ataupun perubahan data kependudukan," ujarnya. (tom/bah)
Editor : Editor Content