RADAR JOGJA - Peminat program transmigrasi dari Kulonprogo terus menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini memaksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo menggencarkan sosialisasi dan pemetaan hingga ke tingkat bawah.
Berdasarkan data 2017, dari kuota 18 kepala keluarga (KK) yang berangkat hanya 16 KK. Tahun 2018, ada kuota 17 KK dan hanya berangkat 16 KK. Tahun 2019 lebih parah lagi. Dari kuota 15 KK kuota, hanya berangkat tujuh KK saja.”Tahun ini kami mendapatkan kuota 15 KK. Harapannya bisa tercapai,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana, Jumat (21/2).
Secara keseluruhan kuota transmigrasi umum di seluruh DIJ pada tahun ini sejumlah 75 KK. Rinciannya Kabupaten Bantul 20 KK, Sleman (15), Gunungkidul (15), dan Kota Jogja (10). Berdasarkan rapat koordinasi di tingkat Provinsi DIJ, kendati pada tahun lalu Kulonprogo hanya bisa memberangkatkan separoh dari kuota yang disediakan, Kulonprogo masih dipercaya mendapat kuota yang sama dengan tahun sebelumnya. Alasannya tingkat keberhasilan warga yang merantau dari Kulonprogo cukup baik.
Menurutnya, minimnya peminat program transmigrasi di Kulonprogo salah satunya adalah faktor pilihan penempatan. Sebagian besar masih mendambakan Sumatera, dengan cerita keberhasilan transmigran yang sudah berangka sebelumnya. "Saat penempatan di Sumatera dikurangi dan digeser ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi, banyak yang kemudian ragu untuk mendaftar," jelasnya.
Jika ada alasan lain, mereka terseleksi diakhir pendaftaran. Sebab kuota dan jumlah pendaftar biasanya mepet. Beberapa kasus, calon transmigran gagal berangkat karena yang bersangkutan ada masalah dengan leasing, pasangan baru, sakit atau hamil. "Tahun ini kami sudah pilah-pilah. Ada yang khusus karena benar-benar berminat setelah mendengar testimoni tetangga atau saudaranya yang sudah berangkat," ucapnya.
Kepala Bidang Transmigrasi, Disnakertrans Kulonprogo Heri Widada menambahkan, segala upaya dilakukan untuk menaikkan minat calon transmigran. Salah satunya dengan pemasangan spanduk, mencetak ribuan pamflet dibagikan hingga ke tingkat pedukuhan.
Hasilnya, sejauh ini sudah ada empat warga yang mendaftarkan diri dan sembilan orang menanyakan. Pihaknya juga telah membagi kuisioner agar tahu apakah masih ada yang berminat dengan program ini atau tidak. "Tidak hanya itu, kami juga ingin tahun tujuannya mana dan potensinya apa," katanya.
Dijelaskan, kuota 15 KK tahun ini akan disebar di empat Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Meliputi 2 KK lokasi UPT Tanjung Buka SP.6B Kawasan Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, 3 KK dengan lokasi UPT Mahalona SKP C.SP.1 Kawasan Mahalona Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Selebihnya 5 KK lokasi UPT Raimuna Kawasan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan 5 KK lokasi UPT Wala/Lagading Kawasan Pituriase Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) Provinsi Sulawesi Selatan. Program transmigrasi bersifat sukarela dan gratis tanpa dikenakan biaya apapun, semua sudah ditanggung pemerintah.
Fasilitas yang diberikan di antaranya rumah tinggal permanen dan semi permanen siap huni, lahan rumah/pekarangan dan lahan usaha dengan luas keseluruhan sekitar 2 hektare. Mereka juga akan memperoleh bantuan usaha berupa uang tunai Rp 5 juta ketika sampai lokasi, perjalanan dengan pesawat terbang. “Juga bantuan jatah hidup (jadup) selama satu tahun,’’ jelasnya.
Pendaftaran dibuka untuk warga ber KTP Kulonprogo, sudah menikah antara 18 - 50 tahun, belum pernah transmigrasi, mempunyai ketrampilan dan lolos seleksi. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam menggarap lahan diberikan pelatihan oleh Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Sleman, Transito Transmigrasi Dinas Nakertrans Pemda DIJ dan pelatihan di BLK Kulonprogo.
Salah satu transmigran asal kulonprogo, Muh Makmur, warga Krinjing, Kapanewon Nanggulan menyatakan, ditempatkan di transmigrasi Tanggung Selor, Bulungan, Kalimantan berangkat akhir 2015. Komoditas andalan di Bulungan yakni sayuran, termasuk memasok kebutuhan sayur ke Tarakan, Malino dan Nunukan. "Di sana sudah enak sekarang, hasil panen sudah diambil pengepul, padi ditebar tanpa pupuk bisa tmbuh subur. Tahun 2016 Pemkab Bulungan bahkan sampai kuwalahan untuk menampung padi hasil panen kami," ujarnya.(tom/din) Editor : Editor Content