Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Nasib mengatakan, SIPLah masih perlu dikaji dan ditinjau kembali, sebab sumber daya manusia (SDM) belum siap. "Baik pengusaha lokal dan pihak sekolah yang menangani SIPLah itu," katanya, kemarin (10/1).
Menurutnya, pemberlakukan SIPLah justru berpotensi mematikan usaha yang dilakukan warga Kulonprogo. Dengan begitu, kebijakan SIPLah tidak sesuai dengan semangat Bela Beli Kulonprogo. "Kalau tetap diberlakukan, masing-masing sekolah masih banyak yang membelanjakan kebutuhan secara tunai. Contohnya SMP Negeri I Sentolo, menggunakan SIPLah hanya untuk pengadaan buku," ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo lainnya, Tugiran lebih keras lagi. Dia menduga penyedia barang yang ada di SIPLah hanya fiktif atau tidak memiliki toko sebatas papan nama. "SIPLah juga mempersulit pihak sekolah yang membutuhkan barang sedikit. Namun harus membeli secara daring. SIPLah membunuh pengusaha lokal," ujarnya.
Kepala SMP Negeri I Sentolo Kuswoyo mengungkapkan, uji coba pemberlakuan SIPLah sudah dimulai Agustus 2019. Namun saat dilakukan uji coba tidak bisa melalukan transaksi. Kalau pun bisa transaksi, alamat toko fiktif. Hanya sebatas papan nama dan tokonya tidak ada. "SIPLah belum siap dilaksanakan dan perlu ditinjau lagi," tegasnya. (tom/din) Editor : Editor Content