Sudarto menyatakan, kedua pe-serta ujian tersebut sebelumnya pernah mengikuti ujian nasional kesetaraan. Namun dengan adanya pungutan tersebut, peserta enggan mengurus ijazah mereka."Sudah kita sampaikan ke Ko-misi IV, untuk mengusut sistem dan regulasi dalam kejar paket yang dilakukan oleh PKBM (Pusat Ke-giatan Belajar Masyarakat)," tegas-nya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kulonprogo Nurhadi mengaku sudah menerima informasi permasalahan tersebut. Persoalan itu diserahkan kepada Bidang Paud dan Informal untuk menangani. "Jika memang ada pelanggaran, dinas akan mengingatkan. Kita minta Bidang Paud dan Informal mengecek ke PKBM," kata Nur-hadi.Kabid Paud dan Informal Tutik Sriyani mengatakan, sepekan lalu pihaknya sudah mengundang seluruh PKBM untuk diberikan pemahaman agar tidak melakukan pungutan ke peserta ujian. Tutik mengungkapkan, hingga kini ijazah peserta ujian kesetaraan ini juga belum dibuat. Kepala Dinas Pen-didikan juga belum menan datangani ijazah yang blangkonya secara nasional memang datang terlambat. "Tidak boleh ada pungutan, apalagi peserta ujian kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah," ucapnya.
Seperti diketahui, setiap PKBM selama ini sudah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah DIJ dan APBN meskipun nilainya tidak seberapa. Dana itu dipakai untuk memberikan honor bagi tentor dan pengelola. Bahkan karena dananya terbatas, ada pengelola yang meng-gandeng institusi lain untuk men-dukung seperti Disnakertrans untuk pola pemberian pelatihan dan keterampilan. (tom/ila/ong) Editor : Administrator