GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul masih bergulat dengan persoalan serius di bidang kesehatan jiwa. Hingga 20 Oktober 2025, tercatat 21 kasus bunuh diri terjadi di wilayah ini. Dalam lima tahun terakhir, total 145 kasus dilaporkan, menjadikan Gunungkidul sebagai salah satu daerah dengan angka bunuh diri tertinggi di DIJ.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul Ismono menunjukkan, mayoritas korban merupakan laki-laki berusia di atas 60 tahun. Faktor penyebab didominasi oleh penyakit menahun yang tak kunjung sembuh dengan 76 kasus. Disusul tekanan ekonomi sejumlah 51 kasu, serta masalah sosial dan keluarga ditemui 30 kasus.
“Sebagian besar pelaku berprofesi sebagai petani atau pekebun dengan kondisi ekonomi terbatas. Banyak warga lanjut usia yang mengalami sakit kronis dan depresi karena tekanan ekonomi. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Ismono saat dihubungi pada Kamis, (23/10).
Persoalan lain muncul dari minimnya tenaga profesional kesehatan jiwa di daerah ini. Saat ini hanya terdapat satu psikolog klinis dan tiga psikiater yang melayani seluruh kabupaten dengan 30 puskesmas aktif. Tidak satu pun puskesmas memiliki tenaga psikolog klinis tetap.
Dinkes mencatat, keterbatasan SDM, ketersediaan obat psikiatri yang belum stabil, serta stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa masih menjadi tantangan utama. “Belum semua puskesmas menganggarkan program kesehatan jiwa, karena belum dianggap prioritas,” jelas Ismono.
Selain kasus bunuh diri, pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga masih ditemukan. Menurut Ismono pada 2023 tercatat 13 kasus pasung, sementara pada 2024 beberapa di antaranya masih dalam proses asesmen pelepasan.
Ia mengaku, permasalahan kesehatan jiwa di Gunungkidul sudah ia sampaikan dalam rapat koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang digelar 20 Oktober lalu.
Sebagai Ketua TPKJM Gunungkidul, Ismono juga mengaku saat ini ia telah menggandeng berbagai pihak. Menurutnya, untuk memperkuat sistem layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang gangguan jiwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial, DP3AP2, dan Biro Kesra DIJ.
Ke depannya, lanjut dia, TPKJM Gunungkidul akan membangun rumah singgah dan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). “Penanganan kesehatan jiwa tidak bisa hanya medis. Harus melibatkan keluarga, komunitas, dan pemerintah lintas sektor,” Imbuhnya.
Baca Juga: Wisuda Perdana SiberMu: Bukti Pendidikan Jarak Jauh Mampu Hasilkan Lulusan Unggul
Sementara itu, di tengah keterbatasan ini, Kalurahan Siraman di Kapanewon Wonosari menjadi contoh praktik baik dalam penanganan kesehatan jiwa berbasis masyarakat.
Melalui program Siraman Sehat Jiwa (Sihawa), pemerintah kalurahan bersama kader dan lembaga sosial setempat berhasil mengembangkan kelompok dukungan diri self help group serta kegiatan ekonomi produktif bagi orang dengan disabilitas psikososial (ODDP).
Sejak 2018, Kalurahan Siraman telah mengalokasikan dana desa khusus untuk program kesehatan jiwa. Pada 2024, anggaran mencapai Rp 62,9 juta, digunakan untuk pelatihan kader, sosialisasi, kunjungan rumah, serta fasilitasi usaha bagi kelompok marginal dan ODDP.
Pihaknya berupaya mengembalikan kepercayaan diri mereka agar bisa kembali produktif. “Beberapa warga ODDP kini sudah beternak dan bertani di lahan kas desa,” ujar Kamituwa Siraman Ahmad Nurhuda yang memimpin program tersebut. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo