JOGJA - Kasus dugaan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan secara repetitif terjadi di banyak daerah, dan terus memicu keresahan publik. Meski Presiden Prabowo Subianto menyebut angka keracunan hanya sebesar 0,00017, kenyataannya jumlah laporan korban justru terus meningkat.
Menyoroti fenomena ini, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM) Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo menegaskan, bahwa beban mendeteksi potensi bahaya makanan tidak boleh diletakkan di pundak siswa.
Menurutnya, indra manusia, baik itu hidung, penglihatan, atau tekstur mereka untuk merasakan makanan, hanya dapat berfungsi sebagai proteksi awal, namun tidak dapat dijadikan tolok ukur keamanan pangan secara menyeluruh.
"Persoalan pangan tidak selalu disertai aroma atau tanda pembusukan," ujarnya, Sabtu (4/10).
Ia menjelaskan, bahwa bakteri patogen, atau yang memicu sakit, tidak selalu meninggalkan jejak penciuman atau perubahan mencurigakan pada makanan. Bahkan makanan yang tampak normal juga bisa mengandung bahaya.
"Siswa menghadapi makanan yang kelihatannya biasa saja, maka tidak ada dasar untuk menolak konsumsi tersebut," terang Sri.
Lebih jauh, Sri mendorong agar setiap tahapan dalam rantai produksi MBG dievaluasi secara rinci, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga tray makanan yang sampai ke tangan siswa.
Khususnya lauk, yang menurutnya memiliki risiko lebih tinggi karena memerlukan pemanasan dan penanganan lebih rumit.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kapasitas optimal dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dianggap tidak sebanding dengan target produksi paket MBG yang sangat besar.
Sri menilai akar masalah sering kali terletak pada lemahnya regulasi dan pengawasan. Menurutnya, target ambisius pemerintah, yakni 80 juta siswa dalam pelaksanaan MBG tahun pertama terlalu cepat dilaksanakan tanpa kesiapan infrastruktur pengawasan maupun sumber daya manusia.
"Bisa dikatakan program ini too much, too soon," katanya.
Dari data yang ada, kasus keracunan massal telah terjadi di banyak daerah, seperti Sleman (127 siswa), Lebong (427 siswa) dengan temuan bakteri E. coli, Clostridium dan Staphylococcus dalam sampel makanan dan muntahan korban.
Di Jakarta, Dinas Kesehatan mengungkap bahwa sekitar 60 siswa di 10 sekolah diduga keracunan MBG akibat bakteri, dan tidak ditemukan unsur kimia.
Sri menyarankan agar sekolah dan orang tua memiliki hak untuk menolak pelaksanaan MBG jika dapurnya belum memenuhi standar keamanan.
Ia juga mendesak agar regulasi kuat disusun agar program MBG berjalan aman dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dapur MBG belum menjalankan SOP dengan konsisten.
"Di Jakarta misalnya, distribusi paket makanan melewati batas waktu maksimal yang diizinkan, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi," tandasnya. (iza)