Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam dengan sekitar 90% kasus kematian terjadi di rumah sakit.
“Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam untuk angka kematian balita. Singapura hanya 2 per 1.000, Malaysia 6 sampai 7, Thailand 7 sampai 8. Kita malah masih di atas Vietnam. Jangan sampai nanti Laos, Myanmar, dan Kamboja menyusul lebih baik dari kita.” kata Budi Gunadi dalam World Patient Safety Day 2025 pada Selasa (19/8/2025).
Menteri Kesehatan tersebut menegaskan angka kematian bayi dan balita kemungkinan lebih tinggi dari data yang tercatat, Dari 4,8 juta kelahiran setiap tahun, diperkirakan hingga 100 ribu kematian, tetapi yang tercatat dalam sistem hanya sekitar 33 ribu kasus.
“Kalau datanya tidak dicatat, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sama seperti COVID-19 dulu, kalau kematiannya ditutup-tutupi, kondisi kita justru makin buruk.” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kemenkes menekankan perlunya registrasi kematian bayi dan ibu yang lebih akurat dan disertai data penyebab kematiannya.
Menkes Budi menyoroti lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, terutama karena sepsis (infeksi) dan asfiksia (gangguan pernapasan) saat lahir, serta mengakui masih banyak rumah sakit dengan standar kebersihan rendah yang rentan memicu infeksi.
“Kalau ruang operasi masih kotor, perban bekas berdarah dibiarkan begitu saja, jangan heran kalau infeksi menyebar. Itu yang harus kita bereskan dulu.” Budi Gunadi menegaskan.
Kemenkes berkomitmen meningkatkan tata kelola persalinan di rumah sakit dan memperkuat sistem rujukan dari bidan, puskesmas, hingga rumah sakit agar lebih optimal.
Selain itu Menkes juga menekankan pentingnya peran bidan dalam persalinan normal, namun mereka perlu dibekali kemampuan mendeteksi risiko sejak dini.
“Kita buat sistem klasifikasi, seperti bintang tiga atau bintang lima. Bidan yang kompeten boleh menangani persalinan normal. Kalau ada risiko, segera rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Jangan ditangani sendiri.” tutur Budi.
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dilibatkan untuk memperkuat kapasitas bidan agar mampu memberikan layanan yang aman sesuai standar, sementara Kemenkes meningkatkan frekuensi pemeriksaan kehamilan (ANC) dari enam menjadi delapan kali sesuai rekomendasi WHO guna mendeteksi risiko sejak awal kehamilan.
“Kalau ada waktu sembilan bulan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, tapi kita tidak memanfaatkan dengan pemeriksaan rutin, itu kelalaian kita. Dengan pemeriksaan lebih sering, risiko bisa lebih cepat terdeteksi.” imbuhnya.
Sebagai tahap awal, Kemenkes menetapkan Bogor, Garut, dan Bandung di Jawa Barat sebagai pilot project karena memiliki angka kematian bayi tertinggi, dengan rencana mereplikasi model intervensi yang berhasil ke daerah lain.
“Target kita jelas, dari 30 ribu turun menjadi 20 ribu kematian per tahun. Seminar boleh, rapat boleh, tapi yang terpenting angka itu harus benar-benar turun, bukan sekadar tidak dilaporkan.” Budi Gunadi menegaskan kembali.
“Bayangkan, ada 66 ribu keluarga setiap tahun kehilangan anaknya. Kalau itu keluarga kita sendiri. Mari kita kerjakan bersama hal yang konkret agar angka ini benar-benar turun.” Ia menutup dengan ajakan tegas.
Penulis : Putri Endina Eka Cahyani
Editor : Bahana.