MUNGKID - Pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pembangunan dapur umum di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 1.000 dapur berbasis satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan beroperasi di ponpes seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, pesantren dipilih karena memiliki sistem asrama dan komunitas yang stabil. Dengan lebih dari 5 juta santri yang tersebar di 30 ribu pesantren, potensi distribusi gizi berbasis komunitas dianggap strategis.
Hanya saja, kata dia, tidak semua pesantren akan punya dapur MBG. "Tapi dari kalkulasi kami, setidaknya ada 1.000 pesantren yang bisa mendirikan SPPG di internal," kata Dadan di Ponpes API Tegalrejo Magelang Senin (23/6).
Menurut Dadan, jumlah santri menjadi indikator utama penentuan lokasi SPPG. Jika satu pesantren memiliki 15 ribu santri seperti di API Tegalrejo, maka minimal lima dapur dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi.
Sebaliknya, pesantren dengan jumlah santri lebih kecil akan melayani pula kelompok masyarakat. Seperti ibu hamil, menyusui, dan balita di sekitar ponpes. Supaya dapat memaksimalkan penerima manfaat sebanyak 3.000 orang.
Model pembiayaan dapur juga bervariasi. Selain inisiatif mandiri dari pesantren atau bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat juga mengandalkan pusat investasi pemerintah (PIP) melalui kemitraan koperasi.
Dia mencontohkan, pembuatan SPP di Ponpes API Tegalrejo ini menggunakan skema dari PIP. "Jadi satgas percepatan pembangunan SPPG yang kelola, pesantren tinggal menerima bangunannya," ujar Dadan.
Meski telah dimulai, program ini bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan kapasitas antarpesantren. Banyak pesantren kecil hanya memiliki ratusan santri, yang membuat mereka tak langsung masuk prioritas pembangunan SPPG.
Namun, pemerintah tetap membuka kemungkinan kolaborasi berbasis wilayah. "Kalau pesantren kecil, bisa jadi titik layanan gizi bagi masyarakat sekitar. Jadi tetap terlibat, meski tak semua punya dapur sendiri," jelas Dadan.
Pengasuh Ponpes API Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori menyambut program ini sebagai bagian dari kontribusi pesantren terhadap visi nasional Presiden Prabowo Subianto. Di ponpesnya, sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG.
Gus Yusuf, sapaan akrabnya menargetkan ada 300–500 pesantren di Jawa Tengah yang memiliki SPPG tahun ini. "Bulan ini lima pesantren. Agustus nanti 100 lagi dan terus berlanjut sampai akhir tahun," ucapnya.
Dia menyebut, sudah ada beberapa pesantren yang mendirikan dapur MBG pada tahap pertama. Di antaranya di Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan Kudus. Setiap dapur, kata dia, dirancang mampu melayani sekitar 3.000 santri.
Khusus di Tegalrejo, yang memiliki sekitar 15 ribu santri, setidaknya dibutuhkan lima dapur. Namun, Ponpes API Tegalrejo baru membangun satu dapur umum. "Ini masih kurang. Jadi, tahap pertama ini kami prioritaskan untuk santri internal dulu," lontarnya.
Pembangunan dapur, lanjut Gus Yusuf, ditargetkan selesai dalam waktu 40 hingga 50 hari. Operasionalnya nanti melibatkan kombinasi tenaga santri dan warga sekitar pesantren. "Kami ingin dapur ini tak sekadar tempat masak, tapi jadi pusat edukasi gizi dan penguatan komunitas juga," katanya. (aya/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita