Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Kesadaran Tinggi, Tak Ada Penduduk di DIY yang Melahirkan tanpa Difasilitasi Faskes

Gregorius Bramantyo • Selasa, 7 Mei 2024 | 11:25 WIB

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Herum Fajarwati. (Gregorius Bramantyo/Radar Jogja)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Herum Fajarwati. (Gregorius Bramantyo/Radar Jogja)

RADAR JOGJA – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menempati urutan terbawah secara nasional pada 2023. Nilai IKG DIJ pada 2023 sebesar 0,142. Jumlah itu termasuk ke dalam 14 provinsi yang berada di bawah angka nasional. Sementara ada 20 provinsi yang memiliki nilai di atas angka nasional. IKG tertinggi di Nusa Tenggara Timur dengan skor 0,650.

 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DI J Herum Fajarwati mengatakan, ada tiga indikator utama yang membuat IKG di DIJ menjadi yang terendah. Yakni dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

 Dilihat dari dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (faskes) tidak ada alias nol. Artinya penduduk di DIJ ketika melahirkan sudah difasilitasi oleh faskes. “Atau mereka sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Sementara proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun indikasinya adalah karena terjadi pernikahan dini. Jumlahnya sebesar 0,130 persen. Ini kalau ke depan lebih turun berarti untuk pernikahan dini bisa ditekan. “Sebaliknya kalau ini semakin meningkat, berarti pernikahan dini di DIJ mengalami peningkatan,” kata Herum.

 Kemudian dari dimensi pemberdayaan, perempuan dengan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SLTA mencapai 47,62 persen. Masih lebih rendah dibanding laki-laki yang sebesar 52,12 persen. Namun bisa saja jumlah 47,62 persen itu lebih tinggi dari provinsi yang lain.Dari sisi persentase penduduk laki-laki dan perempuan di legislatif, ada lebih dari 20 persen perempuan yang duduk di kursi parlemen. Yakni sekitar 21,82 persen.

“Jumlah ini masih legislatif hasil Pemilu 2019. Jadi nanti perkembangan Pemilu 2024 itu akan menjadi variabel yang menentukan besarnya IKG tahun 2024,” jelas Herum.

Persentase anggota legislatif perempuan di DIJ sendiri mengalami peningkatan. Pada 2021 dan 2022 sebesar 20 persen. Sementara pada 2023 naik menjadi 21,82 persen.

 Sedangkan dari dimensi pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di DIJ mencapai 64,75 persen. Lebih rendah dibanding TPAK laki-laki sebesar 83,76 persen.Herum mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, tren IKG di DIJ menurun. Pada tahun 2021 sebesar 0,25, lalu tahun 2022 memiliki skor 0,24. “Dan 2023 terendah di Indonesia, turun menjadi 0,142,” ucapnya.

Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan IKG terendah di DIJ pada 2023 dengan angka 0,116. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dengan skor 0,183. Sementara Kabupaten Bantul mengalami penurunan terbesar. Yaitu 0,151 poin pada 2023, dari sebelumnya 0,321 poin pada 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIJ Erlina Hidayati Sumardi mengatakan, pernikahan dini menjadi aspek yang mendapat perhatian lebih. Sebab dari sisi pendidikan dikhawatirkan para remaja tidak bisa lulus SMA.

Sehingga pihaknya bersama dinas pendidikan bekerja keras untuk mendampingi para siswi yang mengalami kehamilan tidak diinginkan supaya tetap bisa sekolah. “Entah nanti dengan kejar paket atau tetap menjalankan kegiatan belajar secara online saat masa kehamilan. Nanti setelah melahirkan mereka kembali ke sekolah,” jelasnya.

Wajib belajar 12 tahun tetap bisa dilakukan oleh siswi yang mengalami kendala tersebut. Sementara untuk siswa pasangannya juga banyak yang masih pelajar dan tetap diharuskan melanjutkan sekolahnya hingga tuntas. “Harapan kami meskipun mereka berkeluarga nanti akan didampingi oleh konselor psikologi dan juga akan mendampingi keluarga dari masing-masing pasangan,” kata Erlina.

Yang menjadi perhatian pihaknya kini adalah persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil Pemilu 2024 sangat mempengaruhi capaian IKG 2024. “Menurut pantauan kami tampaknya memang menurun dibanding pemilu sebelumnya. Kalau di atas 30 persen sepertinya belum bisa mencapai itu. Tapi Alhamdulillah yang DPD sudah,” ujarnya. (tyo/din)

 

 

Editor : Satria Pradika
#DIJ #indeks ketimpangan gender #Herum Fajarwati