"Reorientasi program ini akan fokus pada output pelayanan pencegahan kehamilan dan layanan advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi, agar tetap bisa berjalan normal,” jelasnya disela pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIJ di Bangsal Kepatihan, Selasa (2/11).
HB X menambahkan pada tahun 2016, Jogjakarta telah mencanangkan terbentuknya Kampung KB se-DIJ. Program ini sebagai realisasi program KB Masuk Desa. Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Tentunya melalui program kependudukan, KB, pembangunan keluarga serta penurunan stunting di desa serta mampu mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga kecil yang berkualitas," katanya.
Sekretaris Utama BKKBN DIJ Tavip Agus Rayanto mengatakan berdasarkan data Global Nurtrition Report (GNR) 2018, prevalensi stunting di Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 132 negara. Data Kementerian Kesehatan turut menunjukkan kasus stunting di tanah air mencapai 27,7 persen. Artinya, 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting.
Hal ini memberikan konsekuensi negatif yang memberikan keterbatasan kemampuan dan daya saing. Serta menurunkan produktivitas dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan Indonesia. Antisipasinya, BKKBN harus mampu memberikan kontribusi.
“Kontribusi dalam memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif, yang nantinya dapat membuahkan hasil berupa pencapaian target penurunan stunting nasional ke angka 14 persen di tahun 2024,” ujarnya.
Penurunan stunting, lanjutnya, membutuhkan usaha yang tidak mudah. Terlebih untuk meraih target yang telah ditetapkan. Upaya percepatan penurunan stunting harus berjalan beriringan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Saat ini kita sudah memasuki akhir tahun 2021 dan hanya tersisa waktu 2 bulan untuk melakukan percepatan pencapaian target Program Bangga Kencana," katanya. (obi/om9/dwi) Editor : Editor News