JOGJA - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai 2 Gedung DPRD DIY sempat diturunkan saat audiensi Forum Kebangsaan DIY Kamis (4/11). Aksi tersebut berlangsung spontan di tengah penyampaian aspirasi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran.
Pembina Forum Kebangsaan DIY Muhammad Chirzin mengatakan, audiensi tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan yang selama ini dirasakan.
Menurutnya, ada dua tuntutan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Yakni, meminta agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Tuntutan itu berkaitan dengan polemik keaslian ijazah keduanya yang menurut Forum Kebangsaan DIY perlu mendapat penyelesaian.
"Agar suasana kebangsaan kita menjadi lebih kondusif dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik serta sejahtera," ujarnya.
Dia menjelaskan, penurunan foto Gibran merupakan spontanitas peserta audiensi. Namun, dia menyebut aksi tersebut memiliki pesan simbolis terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden.
Baca Juga: Aduan PJU Masuk, Perbaikan Lampu Tenaga Surya di Gunungkidul Terkendala Anggaran
Menurutnya, DPRD DIY harus meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Dia bahkan menilai DPRD telah mengkhianati amanat rakyat apabila tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Senada, Pelindung Forum Kebangsaan DIY Syukri Fadloli menyebut perbaikan kondisi bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu langkah yang didorong melalui forum tersebut adalah meminta Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan.
Dia juga menyinggung peran Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil sikap atas kegelisahan yang berkembang di masyarakat.
"Kalau sampai Prabowo tidak berani bersikap, justru Prabowo akan digulingkan oleh rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Aktivis DIY Datangi Gedung DPRD dan Turunkan Foto Wapres Gibran, Desak Pemakzulan
Syukri menilai, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden bermasalah secara hukum. Dia juga mempersoalkan persyaratan ijazah pendidikan Gibran. Atas dasar itu, pihaknya menganggap pemakzulan Gibran dan proses hukum terhadap Jokowi menjadi tuntutan yang harus diperjuangkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menjelaskan, penurunan foto tersebut memang murni merupakan inisiatif peserta audiensi. Aksi bermula ketika sejumlah peserta meneriakkan permintaan untuk menurunkan foto, kemudian direspons peserta lainnya.
"Ada yang berteriak-teriak itu ya, ada yang berteriak untuk menurunkan foto. Nah, kemudian ada teman sebelah yang merespons," jelasnya.
Dia menegaskan, penurunan foto hanya berlangsung selama audiensi. Setelah kegiatan selesai, foto Gibran kembali dipasang seperti semula.
Imam menyatakan DPRD DIY menyerahkan proses selanjutnya kepada pemerintah dan lembaga di tingkat pusat. Termasuk menunggu sikap resmi serta keputusan yang menjadi kewenangan MPR maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Saat Ditanya Soal Gibran Ikut Disadap? Ini Jawaban Yusril Ihza Mahendra
Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satya Rahayu menyebut audiensi tersebut diinisiasi oleh 33 elemen masyarakat. Yuni menyatakan, pihaknya mempersilakan peserta menyampaikan aspirasi, termasuk aksi menurunkan foto Gibran.
"Inisiatif dari warga masyarakat, dan DPRD DIY monggo kalau mau menurunkan karena sudah ada surat dari MA," tuturnya.
Menurutnya, masyarakat menginginkan adanya tindak lanjut atas persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Yuni menilai, persoalan tersebut penting untuk segera ditindaklanjuti karena masyarakat merasa sudah lama terzalimi.
"Sudah lama terzalimi dan cukup diam saja dan tidak ada tindak lanjut dari keputusan dari apa yang sudah terjadi apa yang sudah diputuskan MA," terangnya.
Dalam audiensi tersebut hadir Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik, anggota Komisi A Yuni Satya Rahayu, Wakil Ketua Komisi A Hifni Muhammad Nasikh, serta anggota Komisi A Akhid Nuryati, Sigit Nursyam Priyanto, dan Arif Kurniawan.
Baca Juga: Curhat Haru Siswa SMAN 1 Mamasa ke Wapres Gibran, Atap Rusak Parah dan Kelas Tanpa Listrik
Terpisah, Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menanggapi aksi penurunan foto Gibran di DPRD DIY. Dia mengaku belum mengetahui adanya penurunan foto wakil presiden di DPRD DIY.
"Ya ketentuannya piye, presiden wakil presiden saya nggak tagu ketentuannya. Pendapat saya pribadi ya selama wakil presiden belum turun atau belum berganti ya jangan (jangan diturunkan fotonya, Red) itu saja," katanya. (cin)
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja