JOGJA - Wakil Ketua I DPRD Sinarbiyat Nujanat menyoroti minimnya proyeksi TKD pada 2027 hanya sekitar Rp 759,4 miliar. Berpotensi naik sekitar Rp 10 miliar dibandingkan 2026 sebesar Rp 749 miliar. Dia mendorong pemkot tak sekadar berprasah diri tanpa ada komunikasi dengan pusat maupun lembaga legislatif terkait proyeksi tersebut.
Sinarbiyat menilai, pemkot selama ini terlalu menutup diri dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun lembaga legislatif. Kemudian berprasah diri dan mengambil sikap dengan pemotongan anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya kira pemkot perlu memaksimalkan dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jangan kemudian hanya terkesan pasrah begitu saja," ujarnya lewat sambungan telepon, Kamis (17/9/2026).
Baca Juga: Bongkar Kasus 2018–2019, Kejari Purworejo Sita Dokumen Penting dari Kantor Perumda Aneka Usaha
Ia menegaskan, para anggota dewan sebenarnya memiliki jejaring politis dan akses langsung ke tingkat pusat. Baik itu melalui partai politik masing-masing maupun perwakilan anggota DPR RI. Namun jalur komunikasi itu kurang dimanfaatkan eksekutif untuk menjembatani kebutuhan anggaran daerah. "Khusus TKD ini, komunikasi dari eksekutif sangat kurang. Boleh dikatakan tidak ada inisiatif sama sekali untuk membangun komunikasi,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengkritik pola penganggaran yang berulang dalam dua tahun terakhir. Di mana keterbatasan APBD akibat minimnya dana TKD berujung pada pemotongan anggaran di OPD. Kemudian berdampak pada tidak terakomodasinya usulan-usulan masyarakat. Baik itu dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Keterbatasan APBD juga memicu dinamika internal di DPRD Kota Jogja. Jajarannya di Komisi B terus mendorong pengetatan dan optimalisasi target PAD. Sementara di jajaran eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkesan terengah-engah dalam mengejar target penerimaan daerah.
Baca Juga: Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra Sudah Petakan Kekuatan Dewa United
"Ujung-ujungnya harus efisiensi sana-sini, pangkas anggaran OPD sana-sini. Sementara yang dikorbankan kan program-program rakyat,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar dalam pembahasan anggaran ke depan, eksekutif tidak hanya berpangku tangan dan wajib memperkuat pola komunikasi. Ia tidak ingin pemkot kembali menyodorkan opsi efisiensi tanpa adanya langkah konkret menjemput bola ke pemerintah pusat. “Terus terang saya tidak mau mendengar opsi efisiensi dan potong sana-sini lagi di rapat anggaran," tandasnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita