JOGJA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan empat sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi dampak kekeringan.
Empat sumur bor tersebut direncanakan dibangun di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Dari jumlah itu, tiga sumur diusulkan untuk Gunungkidul dan satu lainnya untuk Bantul.
Kepala BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan, Gunungkidul mendapat porsi lebih banyak karena dampak kekeringan di wilayah tersebut dinilai lebih serius. Sejumlah kapanewon yang terdampak cukup signifikan antara lain Rongkop, Gedangsari, Panggang, dan Tepus.
"Sebelum menetapkan lokasi sumur bor, kita sudah bekerja sama dengan badan geologi, geolistrik untuk menentukan titiknya," kata Ruruh saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (20/8/2026).
Tak hanya pembangunan sumur, BPBD DIY juga mengusulkan sarana pendukung untuk menyalurkan air dari tandon menuju masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat sementara.
Baca Juga: Bukan Sekadar Simulasi, Parlemen Pelajar Jogja Dorong Anak Muda Awasi Kinerja DPRD
Namun, usulan pembangunan sumur bor tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. BPBD DIY juga belum dapat memastikan kapan pembangunan akan dimulai.
"Kalau di Kulon Progo mereka sudah menyiapkan anggaran dibantu Baznas, jadi tidak diajukan sumur bor," tuturnya.
Kekeringan Diprediksi Mencapai Puncak Agustus-September
Ruruh mengatakan, BPBD DIY telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.
Berdasarkan pemetaan dampak yang dilakukan, tiga kabupaten diperkirakan mengalami kondisi lebih serius, yakni Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul. Sementara dampak kekeringan di Sleman dan Kota Jogja relatif lebih rendah.
"Ini yang memang dampaknya lebih serius daripada Sleman dan Kota," ujarnya.
Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, masing-masing pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan anggaran rutin untuk menangani persoalan kekeringan.
Di tingkat provinsi, BPBD DIY mengalokasikan anggaran melalui anggaran perubahan. Salah satu penggunaan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dropping air ke wilayah yang terdampak.
Dinas Sosial DIY juga menyiapkan anggaran untuk mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat.
"Nanti kita siap memback-up teman-teman kabupaten terkait penanganan kekeringan ini," tegas Ruruh.
Apabila kebutuhan anggaran penanganan kekeringan belum mencukupi, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca Juga: Kepala Kejari Kulon Progo Janjikan Penanganan Kasus yang Menggantung
DPRD Minta Pemetaan Dampak Dilakukan Menyeluruh
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pemetaan dampak kekeringan secara menyeluruh.
Menurutnya, pemetaan diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah diminta memperhatikan kebutuhan air minum, rumah tangga, hingga keberlangsungan hewan ternak dan tanaman milik warga.
Eko juga mendorong pemerintah melibatkan sektor swasta dalam penanganan kekeringan. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan bantuan, terutama dalam penyediaan air bersih.
"Lalu diharapkan ke depannya segera dilakukan penghijauan dalam skala besar," sarannya.
Upaya jangka pendek melalui distribusi air dan pembangunan sumur bor, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan langkah jangka panjang. Penghijauan dan konservasi sumber daya air menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kekeringan pada masa mendatang.
Editor : Bahana.