JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat jumlah pengangguran di Yogyakarta bertambah mencapai 70.560 orang pada Mei 2026. Angka itu naik 1.020 orang dibandingkan Februari 2026. Kenaikan tersebut seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, kondisi pasar kerja DIY pada Mei 2026 juga ditandai dengan sedikit menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Indikator tersebut menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja.
"TPAK memang sedikit menurun, tercatat sebesar 74,04 persen pada Mei 2026. TPAK laki-laki lebih tinggi sebesar 82,60 persen, perempuan tercatat sebesar 65,73 persen," ujar Endang, Senin (10/8/2026).
Baca Juga: Buntut Robohnya Tembok SDN Minomartani 2, Pemkab Evaluasi Infrastruktur dan Prioritaskan Pembangunan
Dia menjelaskan, pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sekitar 2,20 juta orang, atau turun 11.040 orang dibandingkan Februari 2026. Perubahan itu turut membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY terdongkrak dari 3,05 persen pada Februari menjadi 3,11 persen pada Mei 2026. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja.
Meski meningkat, TPT masih menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain secara nasional. Sebagai pembanding, TPT nasional pada periode yang sama tercatat 4,65 persen.
BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja di DIY mencapai 3,07 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,27 juta orang masuk dalam angkatan kerja, sedangkan 796.780 orang lainnya berada di luar angkatan kerja.
Baca Juga: Waroeng Spesial Sambal 'SS' Salurkan Puluhan Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Rongkop
Kelompok di luar angkatan kerja tersebut antara lain terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, hingga pensiunan. Dari 2,27 juta orang yang masuk angkatan kerja, sekitar 2,20 juta orang tercatat bekerja. Sedangkan 70.560 orang lainnya masuk kategori pengangguran.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. TPT perempuan mencapai 3,25 persen, sedangkan laki-laki sebesar 2,98 persen.
Perbedaan juga terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. TPT di perkotaan mencapai 3,32 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 2,44 persen.
Baca Juga: Keluhkan Harga Pakan Semakin Mahal, Peternak di DIY Bagikan Gratis 1.000 Ayam di Malioboro Jogja
"TPT DIY di bulan Mei 2026 tercatat sebesar 3,11 persen. Tapi TPT ini masih menjadi yang terendah secara nasional, sementara TPT nasional tercatat sebesar 4,65 persen," jelasnya.
Di tengah berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja, terjadi perubahan komposisi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha. Pertanian masih menjadi sektor dengan proporsi tenaga kerja terbesar di DIY, yakni 21,75 persen.
Berikutnya perdagangan sebesar 15,97 persen dan industri 15,73 persen. Secara keseluruhan, tiga sektor tersebut menyerap sekitar 53,45 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.
"Namun, dibandingkan Februari 2026, pertanian justru mengalami penurunan proporsi tenaga kerja paling besar, yakni 2,84 persen poin," bebernya.
Baca Juga: Pabrik Kerajinan CV Pandanus Internusa Terbakar Pekan Lalu, 45 Pegawai Dipastikan Tak Di-PHK
Sebaliknya, sejumlah sektor mengalami peningkatan. Proporsi tenaga kerja di sektor konstruksi naik 0,82 persen poin. Kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat 0,71 persen poin, sedangkan industri naik 0,56 persen poin.
Endang mengatakan, peningkatan proporsi tenaga kerja pada sektor konstruksi tidak terlepas dari berbagai aktivitas pembangunan yang berlangsung di DIY.
Di antaranya pelaksanaan program padat karya, pembangunan Sekolah Rakyat di Kulonprogo, serta sejumlah proyek infrastruktur lainnya.
"Di sektor industri, nilai ekspor hasil industri pengolahan DIY pada Mei 2026 meningkat 0,85 persen dibanding Mei 2025. Dan aktivitas perdagangan kembali normal setelah peningkatan belanja masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri," jelasnya.
Baca Juga: PSS Sleman Masih Ingin Datangkan Pemain Lokal Baru
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan DIY sebelumnya telah mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Tekanan ekonomi global dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri, terutama sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan sekaligus pengurus Kadin DIY Timothy Apriyanto mengatakan, gejolak geopolitik global dapat memberikan tekanan berantai terhadap dunia usaha. Mulai dari kenaikan harga energi hingga biaya logistik.
"Ini banyak industri manufaktur yang berorientasi ekspor yang sudah terancam pailit, beberapa. Baik itu yang padat karya, kita kan tahu ada kasus PHK baru saja ini di Sleman juga," ujar Timothy.
Menurutnya, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di DIY. Timothy menyebut sejumlah perusahaan besar telah menghadapi ancaman PHK dan memperkirakan jumlah PHK tahun ini bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Dari EPA U-16 Langsung Dipromosikan ke Tim Senior, Athaullah Daib Jadi Kiper Keempat PSIM Jogja
"Dan saya sudah sampaikan bahwa jumlah PHK itu akan jauh lebih besar dari tahun kemarin. Tahun kemarin pun jauh lebih besar dari tahun sebelumnya," katanya.
Timothy menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi pemerintah. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya perlu memperhatikan perlindungan pekerja, tetapi juga keberlanjutan usaha agar industri tetap mampu bertahan dan menyerap tenaga kerja.
Meski demikian, kenaikan jumlah pengangguran yang tercatat BPS tidak serta-merta dapat disebut seluruhnya disebabkan oleh PHK. Data BPS menunjukkan perubahan kondisi pasar kerja secara keseluruhan, sementara seseorang dapat masuk kategori pengangguran karena berbagai kondisi.
Baca Juga: Sempat Tersandung Kasus TKD, Wajiran segera Kembali Jadi Lurah, Berharap Bisa Bekerja Pekan Ini
Yang menjadi perhatian, jumlah penduduk yang bekerja di DIY memang berkurang 11.040 orang dalam periode Februari hingga Mei 2026. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran bertambah 1.020 orang.
"Kondisi ini membuat perkembangan pasar kerja DIY perlu dicermati, meski angka tingkat pengangguran terbuka provinsi masih ada di bawah nasional," pungkasnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita