JOGJA - Harga telur ayam ras yang bertahan di bawah Rp 20.000 per kilogram selama sekitar sebulan terakhir membuat para peternak petelur di DIY berada dalam tekanan. Di sisi lain, harga pakan sudah mencapai sekitar Rp 8.000 per kilogram.
Kondisi ini membuat peternak mengaku terus merugi. Paguyuban Peternak Petelur Yogyakarta (P3Y) kemudian membawa persoalan itu ke DPRD DIY melalui aksi damai dan audiensi pada Senin (10/8).
Tak hanya menyampaikan tuntutan, peternak juga membagikan lebih dari 1.000 ekor ayam petelur secara gratis kepada masyarakat. Aksi dimulai dari halaman Gedung DPRD DIY dan berlanjut ke kawasan Malioboro.
Baca Juga: Cerita Ketua BGN soal Makan Telur hingga Bisulan Jadi Sorotan, Ahli Gizi Beri Penjelasan
Koordinator aksi Andry Patra mengatakan, aksi pembagian ayam merupakan bagian dari upaya peternak menunjukkan langsung kondisi yang mereka hadapi. Ayam yang dibagikan merupakan ayam petelur yang sudah memasuki usia sekitar 90 minggu atau lebih, ketika produktivitasnya mulai menurun.
"Peternak hari ini mengalami banyak kerugian dengan harga telur yang di bawah Rp 20.000 dan harga pakan sekitar Rp 8.000. Kerugian ini setiap hari kami alami, sudah tiga sampai empat bulan," kata Andry.
Menurutnya, dengan harga pakan sekitar Rp 8.000 per kilogram, harga telur setidaknya perlu berada di kisaran Rp 26.000 per kilogram agar usaha peternakan masih dapat berjalan secara layak.
"Harga telur hari ini di bawah Rp 20.000, sementara harga pakan sekitar Rp 8.000. Kalau pakan Rp 8.000, minimal harga telur sekitar Rp 26.000. Itu baru kami cukup untuk regenerasi ayam dan menghidupi ayam-ayam yang lain," ujarnya.
Baca Juga: Harga Bawang Merah di Lahan Pasir Pansela Bantul Menurun, DKPP Sebut Panen Raya Berbarangen
Andry menjelaskan, pembagian ayam bukan berarti peternak memiliki kelebihan ayam yang sekadar ingin diberikan kepada masyarakat. Justru aksi itu berkaitan dengan upaya peternak mengurangi populasi ayam di tengah kondisi pasar yang belum seimbang.
Ayam berusia sekitar 90 minggu ke atas sebenarnya masih dapat menghasilkan telur. Namun produktivitasnya sudah menurun sehingga secara ekonomi harus dikeluarkan dari kandang sebagai ayam afkir.
Masalahnya, harga ayam afkir atau ayam petelur yang sudah melewati masa produktif juga ikut jatuh. Saat ini peternak menyebut ayam afkir hanya dihargai sekitar Rp 13.000-Rp 14.000 per kilogram.
"Kalau dibagikan telur, nanti harga telurnya terserap, tetapi orang tidak beli telur. Kami bagikan ayam karena memang dalam rangka mengurangi ayam, karena populasi ayam hari ini cukup tinggi," jelas Andri.
Peternak pun mulai melakukan afkir lebih dini untuk menekan populasi. Langkah itu dilakukan agar jumlah ayam lebih seimbang dengan kebutuhan pasar.
Tekanan itu, lanjut Andri, membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan usahanya. Bahkan ada peternak yang terpaksa menjadikan aset seperti sertifikat maupun BPKB sebagai jaminan untuk mendapatkan modal.
Menurutnya, kondisi harga telur saat ini berbeda dengan ketika harga pakan dan harga jual telur masih lebih seimbang. Peternak pernah menikmati harga telur sekitar Rp 25.000-Rp 26.000 per kilogram ketika harga pakan berada di kisaran Rp 6.500 per kilogram.
"Harga Rp 25.000-Rp 26.000 itu pernah kami capai. Ketika harga pakan Rp 6.500 kemudian harga telurnya Rp 24.000 itu fair. Semua happy. Tapi hari ini peternak rugi," ujarnya.
Ia memperkirakan kerugian peternak saat ini mencapai sekitar Rp 6.000 untuk setiap kilogram telur yang diproduksi. Besarnya kerugian itu kemudian terakumulasi sesuai volume produksi masing-masing peternak.
Dalam aksi tersebut, P3Y membawa setidaknya enam tuntutan. Peternak meminta pemerintah menurunkan harga pakan, mewujudkan harga telur yang adil bagi peternak, pedagang, dan konsumen, serta menciptakan tata niaga bahan baku pakan yang sehat dan transparan.
Baca Juga: Cegah Penularan Penyakit Ternak dari Daerah Lain, Pemkot Jogja Vaksinsinasi 350 Kambing dan Domba
Mereka juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan jagung sebagai salah satu bahan utama pakan, memperkuat kelembagaan dan perhatian terhadap sektor peternakan, serta membantu penyerapan ayam afkir agar tidak semakin menekan peternak.
Andry mengatakan, jagung menjadi persoalan penting karena porsinya mencapai sekitar separuh komposisi pakan. Karena itu, ketersediaan dan harga jagung dinilai sangat menentukan biaya produksi peternak.
"Selain itu, kami minta pemerintah memikirkan mekanisme penyerapan ayam afkir, baik melalui industri pemotongan ayam maupun pihak swasta dan pemerintah," harapnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DIJ Sofyan Setyo Darmawan mengatakan, aspirasi peternak akan ditindaklanjuti. Terutama terkait tingginya harga pakan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam harga pokok produksi (HPP) telur.
Menurut dia, menaikkan harga telur bukan satu-satunya solusi. Sebab, kenaikan harga di tingkat konsumen justru berpotensi membebani masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mencari cara agar biaya produksi peternak turun, terutama melalui penurunan harga bahan baku pakan.
"Kalau harga telur yang dinaikkan, nanti tentu masyarakat yang teriak. Sepanjang telur ini sudah ada di harga keekonomian yang terjangkau, harus dipertahankan. Tugas berikutnya adalah bagaimana HPP-nya diturunkan," kata Sofyan.
Salah satu bahan baku yang dinilai paling mungkin diintervensi adalah jagung. Sofyan mendorong peningkatan produksi jagung dalam negeri, sehingga pasokan lebih terjamin dan harganya dapat ditekan.
"Agar harga pakan bisa turun, salah satunya ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau. Peluang yang paling memungkinkan adalah jagung. Ketika produksi jagung ditingkatkan, harga jagung menjadi lebih terjangkau," ujarnya.
Sofyan juga menyoroti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung yang disalurkan melalui Bulog. Menurutnya, cakupan penerima program itu masih perlu diperluas. Saat ini, ia menyebut baru sekitar 79 peternak yang menerima SPHP jagung.
"SPHP jagung ini tugasnya Bulog, karena melalui APBN. Nanti kami minta dikaji di dinas pertanian, sejauh mana kita bisa mengintervensi produksi jagung," paparnya.
Di sisi lain, Sofyan menilai persoalan serapan telur juga tidak cukup jika hanya mengandalkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, konsumsi masyarakat secara umum perlu didorong agar produksi telur yang melimpah dapat terserap pasar. (iza/laz)
Editor : Herpri KartunSumber : Radar Jogja