Labeli LSM hingga Pengamat Londo Ireng, Aktivis di Jogja Laporkan Presiden Prabowo Subianto ke Komnas HAM 

 

JOGJA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan istilah "Londo Ireng" terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, hingga pengamat saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 di Jakarta pada 23 Juli 2026, menimbulkan gejolak.

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi (KPA-AK) resmi melaporkan presiden ke Komnas HAM.

Laporan dikirimkan dalam bentuk surat bernomor 07/SK/KPH-Aksi/VIII/2026 melalui Kantor Pos Besar Jogja, Kamis (30/7). Bersamaan dengan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah aktivis di kawasan Titik Nol Kilometer.

Baca Juga: Kasus Dugaan Malapraktik RSUD Prambanan Sleman Berakhir Damai; Direktur Minta Maaf, Keluarga Korban Ikhlas 

Koordinator KPA-AK Tri Wahyu mengatakan, pernyataan presiden mencederai iklim demokrasi serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Bahkan juga melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara, termasuk LSM, untuk berpartisipasi dalam pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.

Selain UU HAM, Tri menilai tindakan presiden juga bertentangan dengan Pasal 9 UUD 1945 terkait sumpah jabatan presiden.

Di mana seorang kepala negara seharusnya bisa melaksanakan konstitusi serta regulasi selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. 

Baca Juga: Pemkab Sleman Buka Peluang Investasi di Exit Tol Bokoharjo, Disiapkan sebagai Pusat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

"Kami berharap Komnas HAM menunjukkan independensinya dengan memanggil saudara Prabowo Subianto untuk dimintai keterangan secara langsung dan tidak diwakilkan,” ujar Tri seusai mengirim surat.

Tri menyatakan, KPA-AK akan menolak segala bentuk upaya mediasi dan memastikan tidak akan mencabut laporan itu.

Mereka mendesak Komnas HAM untuk memproses aduan ini hingga mengeluarkan rekomendasi resmi terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Harga Bawang Merah di Lahan Pasir Pansela Bantul Menurun, DKPP Sebut Panen Raya Berbarangen

Ia menegaskan, istilah londo ireng merupakan diksi pelabelan yang bermakna pengkhianat dan tergolong sebagai bentuk kekerasan verbal.

Baginya, presiden tidak etis memproduksi kata-kata bernuansa kekerasan terhadap rakyat.

"Negeri ini, republik ini, tidak boleh kemudian diselewengkan oleh siapa pun, termasuk presiden, dengan memproduksi kata-kata yang bernuansa kekerasan, melabeli negatif rakyat yang membayar gaji para pejabat, termasuk presiden," tegasnya. (inu/laz)

Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja