SLEMAN - Ratusan sopir bentor mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIY di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada Kamis (30/7).
Massa aksi mulai berdatangan pada pukul 08.30 lengkap dengan membawa bentor masing-masing. Mereka meneriakan tuntutan agar kebijakan Malioboro Full Pedestrian tidak terburu-buru diterapkan, tetapi menunggu agar seluruh sopir sudah mendapatkan penggantian becak listrik (betrik).
Komandan Satgas Persatuan Becak Motor Yogyakarta, Heru Santoso menerangkan, semestinya pemerintah menerapkan kebijakan yang bijak dan tidak merugikan masyarakat. Para bentor ini tidak meminta pekerjaan, tetapi justru menciptakan kerja secara mandiri. Kehati-hatian dalam realisasi Malioboro Full Pedestrian yang diwacanakan pada November mendatang sangat diperlukan karena menyangkut sumber penghidupan mereka.
"Ini masalah perut. Orang sedang mencari nafkah tapi ditutup itu tidak masuk akal.
Sebelum dikasih betrik, jangan ditutup," katanya saat audiensi yang dihadiri oleh jajaran Dishub DIY.
Dia juga menyoroti penyelenggaraan Car Free Day (CFD) yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 05.00 hingga 09.00. Momen tersebut adalah waktu mereka untuk bisa mengantar wisatawan berbelanja oleh-oleh khususnya bakpia. Sementara pada hari kerja umumnya pendapatan cenderung minim.
Baca Juga: Skandal Sertifikasi Ekspor Durian Vietnam ke China, Sejumlah Pejabat Akhirnya Ditangkap
Apabila CFD ingin diterapkan pada momen tersebut sebenarnya cukup separuh jalan saja, tidak perlu ditutup seluruhnya. Dia mengilustrasikan dengan kebijakan bagi aksi demontrasi yang hanya bisa menutup separuh jalan. Sementara bagi mereka yang punya uang lalu ingin berolahraga dan senam, justru diterapkan kebijakan penutupan jalan seluruhnya.
"Kami yang kere-kere ini mencari nafkah, utang bayar becak saja belum lunas. Jogja itu asetnya Malioboro tapi pemerintah sakgeleme dewe," katanya.
Heru juga meminta agar ada koordinasi yang baik antara pemerintah. Lantaran dia mengklaim dari pemkot membolehkan mereka beroperasi, tetapi dari pemprov justru melarang. Tak jarang para sopir bentor ini juga mesti bersiteru dengan petugas Dishub DIY saat di lapangan. Sampai titik darah penghabisan dia memastikan mereka akan terus mengawal aspirasi ini.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Paguyuban Becak Motor DIY, Parmin. Mereka tidak masalah jika bentor dilarang dan yang diperbolehkan hanya betrik. Hanya saja dari sekitar 900 sopir bentor yang berada di sepanjang Jalan Malioboro, baru sekitar 80 orang yang mendapatkan betrik tersebut. Itu pun hampir separuhnya dalam kondisi sudah rusak mesin dan kini masih berada di bengkel untuk perbaikan mandiri.
Selama bantuan yang disalurkan masih bertahap, kebijakan full pedestrian mestinya diterapkan secara bertahap dan mereka tetap diperbolehkan mengais rezeki. Dia menilai, pemerintah sebagai wakil rakyat seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat dan bukan menyengsarakan.
"Kami mendukung full pedestrian demi tercapainya kerja pemerintah, tapi jangan kami dikorbankan seperti ini," ujarnya.
Begitu juga dengan sopir bentor yang lain, Slamet. Ketika kebijakan CFD diterapkan sejumlah kendaraan tetap bisa lewat, seperti bus Trans Jogja, andong, hingga kendaraan dinas. Pembatasan akses pada bentor dia sebut tidak relevan lantaran beroperasinya bentor sebenarnya tidak merugikan siapa pun. Harapannya pemerintah bisa memperhatikan mereka yang sudah kesulitan dengan hadirnya transportasi daring.
"Bajaj yang tidak berizin malah Dishub tutup mata. Kami makan wae rekoso muni Jogja istimewa. Jangan menyiksa rakyat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub DIJ Chrestina Erni Widyastuti yang langsung hadir dalam audiensi menjelaskan, kebijakan Malioboro Full Pedestrian diterapkan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Sekaligus dalam rangka menjaga peradaban sumbu filosofis.
"Kami paham ini urusan perut dan semua butuh pendapatan untuk menghidupi keluarga," katanya.
Baca Juga: Jogjakarta Ditarget Jadi Pusat Perekonomian Syariah Nasional, Empat Sektor Digenjot
Dia sebut, pemerintah sudah menyerahkan 90 bantuan betrik. Lalu ada 200 unit bantuan dari presiden, 50 unit bantuan dari KAI, dan terbaru dari Kementerian Keuangan sejumlah 80 betrik hanya saja baru 15 yang diserahkan. Dishub juga mengupayakan kerja sama dengan PLN untuk melakukan pengadaan kembali. Becak kayuh bertenaga listrik ini dia sebut memiliki kecepatan 10 kilometer/jam. Berbeda dengan bentor dengan mesin yang tidak dibatasi kecepatannya. Harapannya para wisatawan bisa menikmati pemandangan DIJ secara perlahan.
Sementara soal CFD dia sebut ini adalah program kerja sama dengan Pemerintah Kota Jogja. Petugasnya di lapangan memang diminta untuk mengatur lalu lintas demi memberi kesempatan pejalan kaki agar bisa beraktivitas dengan nyaman.
"Kami pelaksana teknis bukan pengambil kebijakan," tegasnya berulangkali.
Chrestina memastikan, seluruh aspirasi ini akan disampaikan pada pimpinan agar nantinya bisa didapat solusi terbaik. Ketika sudah ada hasilnya dia berjanji akan disampaikan pada perwakilan massa aksi. (del)
Editor : Bahana.