JOGJA - Polemik penyelenggaraan Jogja Last Friday Ride (JLFR) yang sempat memicu perdebatan di media sosial beberapa waktu terakhir, menjadi bahan evaluasi bersama berbagai pihak.
Akademisi, pemerintah, komunitas pesepeda, hingga pegiat ruang publik sepakat persoalan itu tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sudut pandang, melainkan membutuhkan komunikasi lintas sektor dan penataan ruang publik yang lebih komprehensif.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Kafe Iklim Tepo Sliro ing Ndalan: Merawat Ruang Bersama, Menjaga Harmoni Kota, yang digelar di Sirkel de Koffie, Sabtu (25/7).
Peneliti sekaligus Ketua Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Dewanti mengatakan, forum ini berupaya mempertemukan berbagai persepsi yang muncul setelah ramainya aktivitas pesepeda secara massal di Kota Jogja.
Baca Juga: Pengentasan Kemiskinan Butuh Gotong Royong, PSMTI Magelang Gelar Tebus Murah 2.000 Paket Sembako
"Persoalan yang dilihat itu nanti bisa diminimalisasi atau dicarikan jalan keluar. Kalau segala sesuatu itu diujicobakan lebih baik. Dari uji coba nanti akan terlihat plus minusnya, jadi bisa dievaluasi dan diperbaiki," ujarnya.
Menurut Dewanti, fenomena bersepeda secara massal sejatinya bukan persoalan baru, karena juga terjadi di berbagai kota lain.
Namun tantangan muncul ketika jumlah peserta sangat besar, sementara kapasitas jalan di Kota Jogja terbatas.
"Apa pun yang sifatnya massal memang tidak mudah dikontrol. Jalan kita sempit, sehingga bagaimana mengatasi kondisi seperti itu harus dipikirkan bersama," katanya.
Dia juga menilai wacana menjadikan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian tidak bisa diputuskan hanya dengan melihat satu aspek.
Menurutnya, kebijakan transportasi harus memperhitungkan dampak terhadap kawasan lain, termasuk akses kendaraan darurat, angkutan umum, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kalau dalam perencanaan transportasi kita tidak boleh hanya lihat satu variabel. Harus dilihat komprehensif, nanti dampaknya ke mana, pergerakannya dialihkan ke mana, dan siapa saja yang terdampak," tegasnya.
Dewanti menambahkan, forum itu menjadi ruang awal bagi Pustral untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan solusi yang paling optimal bagi seluruh pengguna ruang publik.
Baca Juga: Salat Subuh ke Masjid, Rumah Warga Ponjong Disatroni Maling: HP hingga Uang Tunai Raib
Di sisi lain, Koordinator Bike to Work (B2W) Jogja Noer Cholik menyebut, diskusi lintas pihak seperti ini sudah lama tidak dilakukan. Ia mengatakan, polemik JLFR seharusnya menjadi momentum membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan komunitas, bukan sekadar mencari siapa yang salah.
"Kami tidak hanya membela pesepeda. Kami juga perlu mengoreksi teman-teman pesepeda agar menaati aturan. Ada ruang yang bukan mutlak milik pesepeda," katanya.
Menurut Noer, persoalan muncul karena selama ini belum ada forum komunikasi yang mampu mempertemukan pemerintah, komunitas, dan masyarakat sebelum sebuah isu menjadi viral.
"Harapan kami forum ini tidak berhenti di sini. Ada media komunikasi yang cepat, sehingga tidak perlu menunggu viral baru kemudian semua pihak bertemu," ujarnya.
Ia menegaskan Bike to Work juga tidak menginginkan pelarangan kegiatan JLFR, melainkan pengaturan yang lebih baik agar kegiatan itu tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya.
"Jangan sampai ada pelarangan terhadap pesepeda. Yang penting bagaimana teman-teman paham aturan lalu lintas, hormati pejalan kaki, dan hormati aktivitas ekonomi di ruang publik," katanya.
Terkait penataan Malioboro, Noer menilai pembahasan sebaiknya tidak semata-mata berfokus pada kawasan tersebut.
"Isunya bukan lagi pesepeda versus non-pesepeda, tetapi bagaimana semua warga kota memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan ruang publik," ucapnya.
Ia juga mengusulkan agar program Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe (Sego Segawe) kembali dihidupkan serta dibentuk forum tetap yang membahas kebijakan transportasi dan pesepeda di Kota Jogja.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, pemerintah berkepentingan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk para pesepeda.
Menurutnya, tantangan utama dalam penyelenggaraan JLFR adalah besarnya jumlah peserta yang berkumpul dalam satu waktu.
Baca Juga: 300 Gurami Siap Panen Digasak Maling, Petani di Wonosari Rugi Sekitar Rp 10 Juta
"Jumlah animonya banyak. Ruang tunggunya terbatas, jalan di Kota Jogja juga tidak panjang dan tidak luas. Pengguna jalan kita sangat beragam dengan berbagai kepentingan, sehingga tantangannya adalah menjaga keseimbangan semua kepentingan itu," jelasnya.
Ia mengatakan, secara implementasi dishub tidak menerapkan rekayasa lalu lintas khusus saat JLFR berlangsung. Tetapi lebih mengupayakan agar arus kendaraan tetap mengalir sehingga tidak terjadi penumpukan.
"Kalau aktivitas berhenti di satu titik dalam waktu yang lama, di situlah persoalan muncul. Maka bagaimana semua aktivitas tetap mengalir, itu yang kami lakukan," katanya.
Ia juga mengakui kawasan Kridosono masih menjadi titik berkumpul utama para peserta JLFR, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengaturannya.
Terkait wacana kawasan rendah emisi atau low emission zone di Malioboro, ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan upaya menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan.
Namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan mobilitas masyarakat dan tingginya aktivitas wisata.
"Malioboro tidak pernah sepi. Ada stigma bahwa orang belum ke Malioboro berarti belum ke Jogja. Karena itu tantangannya adalah bagaimana semua orang tetap nyaman dan aman menikmati kawasan tersebut," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya saling menghormati antarpengguna jalan sebagai nilai yang sejalan dengan filosofi tepo sliro.
"Kalau kita saling menghormati dan menghargai, itu nilai tertinggi. Misalnya pengendara motor memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang tanpa harus selalu menunggu petugas atau infrastruktur.
Itu adab berlalu lintas yang harus kita bangun bersama," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja