JOGJA - Polemik pembatasan rombongan Jogja Last Friday Ride (JLFR) melintasi kawasan Malioboro mendapat sorotan dari dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi. Sebagai akademisi yang juga aktif bersepeda, ia menilai penataan kawasan memang diperlukan, tapi jangan sampai mengurangi fungsi ruang publik sebagai tempat interaksi masyarakat sekaligus memudarkan budaya bersepeda di Kota Jogja.
Secara pribadi, bagi Fajar, bersepeda bukan sekadar hobi. Ia juga kerap menggunakan sepeda sebagai moda transportasi menuju Kampus UMY dari rumahnya di Jambidan, Bantul, yang berjarak sekitar 14 km. Meski tidak setiap hari, ia berusaha setidaknya secara rutin dua pekan sekali berangkat mengajar dengan mengayuh sepeda.
"Saya berusaha dua minggu sekali berangkat mengajar bersepeda. Dari pengalaman itu saya merasakan masih ada perlakuan yang kurang ramah terhadap pesepeda dengan kondisi lalu lintas yang acapkali tidak tertib," katanya kepada Radar Jogja, Sabtu (18/7/2026).
Baca Juga: Pemkab Kebumen Fasilitasi Nobar Final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Pancasila
Menurut Fajar, JLFR selama ini memiliki makna lebih dari sekadar kegiatan bersepeda bersama. Setiap Jumat terakhir di setiap bulan, ribuan pesepeda dari berbagai latar belakang berkumpul. Mulai dari mahasiswa, pekerja, keluarga hingga komunitas untuk menikmati kota sekaligus membangun interaksi sosial.
"Mereka tidak hanya bersepeda, tapi juga bertukar cerita dan merayakan ruang publik kota dengan cara yang lebih manusiawi. Itu esensi JLFR, gerakan yang lahir untuk merayakan budaya bersepeda dan mengingatkan bahwa jalan adalah ruang bersama," ujarnya.
Fajar turut menyadari, belakangan rombongan JLFR dibatasi melintasi jalur utama Malioboro. Kebijakan itu diambil pemerintah dengan alasan menjaga ketertiban serta kenyamanan wisatawan di kawasan tersebut.
Di satu sisi Fajar mengakui langkah itu dapat memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki maupun wisatawan. Namun ia mengingatkan Malioboro bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga ruang publik yang menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat.
"Ketika akses ke jantung kota dibatasi, kesempatan interaksi tatap muka yang spontan dan massal ikut menyempit. Ruang publik yang harusnya jadi panggung komunikasi antarwarga, menjadi terasa lebih eksklusif," katanya.
Lebih lanjut ia juga menyinggung program Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe (Sego Segawe) yang pernah menjadi ikon budaya bersepeda di Jogja.
Program yang diprakarsai medio 2008 itu mengajak masyarakat menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari demi mengurangi polusi udara, mengatasi kemacetan, dan mewujudkan kota yang ramah lingkungan. Menurut Fajar, semangat itu kini mulai memudar.
"Pembatasan JLFR seolah melanjutkan penyempitan ruang bersepeda di Jogja. Akibatnya, interaksi sosial melalui moda transportasi ramah lingkungan ini ikut berkurang. Orang-orang makin jarang bertemu di jalan sambil gowes, berbincang santai, atau sekadar merasakan kota bersama," ungkapnya.
Fajar menilai kebijakan pembatasan itu berpotensi memunculkan polarisasi antara masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas JLFR dan komunitas pesepeda yang merasa ruangnya semakin dibatasi.
Baca Juga: 41 Ribu UMKM Bantul Belum Terdata di Sidakui, Pemkab Dorong Pelaku Usaha Segera Mendaftar
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya mengedepankan pembatasan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan komunitas pesepeda agar kebutuhan seluruh pengguna ruang publik dapat diakomodasi.
"Kita butuh ketertiban, tapi tidak dengan mengorbankan semangat kebersamaan. Lebih baik cari jalan tengah dan dialog, sediakan rute alternatif yang menarik, atau hidupkan lagi semangat Sego Segawe secara lebih terstruktur. Jadi interaksi sosial di kota ini tetap terjaga dan makin kaya serta inklusif," tambahnya. (iza/laz)
Editor : Herpri KartunSumber : Radar Jogja