JOGJA - Memasuki semester pertama tahun ini menjadi musim pensiun pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov DIY. Tercatat hingga Juli ada tujuh orang yang purna tugas. Mereka menduduki jabatan asisten, kepala dinas, hingga staf ahli gubernur. Dampaknya jabatan yang lowong itu, kecuali staf ahli, harus dirangkap pejabat lainnya. Statusnya sebagai pelaksana tugas alias (Plt) kepala dinas, dan asisten.
Menyadari banyaknya jabatan eselon dua yang lowong membuat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti ancang-ancang mengisinya. Salah satunya dengan menggelar assessment. Ada enam pejabat yang ikut. Mereka disebut-sebut masuk gerbong rotasi. “Ada kemungkinan besar rotasinya pada Juli ini,” ungkap seorang sumber yang punya kedekatan dengan kalangan Baperjakat, Kamis (16/7/2026).
Enam pejabat yang ikut assessment itu terdiri atas Inspektur DIY Muhammad Setiadi, Kepala DLHK Kusno Wibowo, Kepala Dinas Pariwisata Imam Patranadi, Kepala Dinas Perhubungan Chrestina Erni Widyastuti, Kepala Dinas PUPESDM Anna Rina Herbranti dan Kepala BPKA Wiyos Santoso.
Sumber lain di Kepatihan menceritakan, di samping mengisi posisi yang lowong karena ditinggal pensiun, ada kemungkinan rotasi ini akan menggeser beberapa pejabat. Kriterianya, antara lain, pejabat yang digeser telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun. Dari enam pejabat peserta assessment, nama Wiyos dan Ana termasuk dalam kriteria itu. Wiyos telah menjabat sejak 2021. Demikian pula dengan Anna.
Wiyos yang ditemui di sela mendampingi Gubernur DIY Hamengku Buwono X meninjau calon gedung DPRD DIY mengakui ikut menjadi peserta assessment. Soal kabar dirinya akan ikut dimutasi, mantan Inspektur DIY itu menjawab dengan nada datar. “Paling mau dipindah ke staf ahli,” ujarnya. Saat diingatkan syarat tak tertulis staf ahli harus bergelar doktor atau doktorandus, Wiyos lagi-lagi berkomentar pendek. “Apa iya,” katanya.
Dari sejumlah sumber membisiki bila betul BW atau Bang Wiyos digeser, ada dua kandidat yang kemungkinan akan menggantikan. Satu nama merujuk pada Inspektur DIY Muhammad Setiadi dan Kepala Bidang BKAD BPKA Endrawati Utami. Nama terakhir ini diketahui merupakan mantan auditor BPK. “Kalau orang dalam satu calonnya pernah di BPK,” bisik sumber itu.
Bagaimana dengan Anna, sumber itu menyebutkan ada kemungkinan akan dipindah menjadi kepala dinas perhubungan. Sebelum memimpin dinas PUPESDM, Anna lama menjadi sekretaris dinas perhubungan.. Bila tidak, kansnya menempati kursi asisten. Saat ini Anna juga merangkap sebagai Plt asisten perekonomian dan pembangunan. Mengisi kursi yang ditinggalkan Tri Saktiyana yang pensiun per 1 Maret lalu. “Dari Plt didefinifkan di asisten,” ceritanya.
Baca Juga: Anggarkan Rp 5,4 Miliar Buat Sport Center, Stadion Candradimuka Kebumen Bakal Dibuat Standar FIFA
Lalu siapa yang akan menjadi kepala dinas PUPESDM? Ada dua nama yang masuk daftar. Pertama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kusno Wibowo. Kedua, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM Tri Murtoposidi yanga akrab disapa Didik. Baik Kusno maupun Didik sama-sama berlatar belakang dari dinas PU. Bahkan sebelum menjadi kepala dinas LHK, Kusno menjadi wakilnya Anna. Dia menjabat wakil kepala Dinas PUPESDM. Sedangkan Didik pernah menjadi kepala balai dan kepala unit layanan pengadaan barang dan jasa. Pengalaman keduanya di bidang infrastruktur sama-sama teruji.
Calon kepala dinas LHK bila Kusno dimutasi disebut-sebut pengarah pada Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas LHK Aris Prasena. Dari rekam jejaknya, Aris lama bertugas di Bappeda sebelum sekarang berubah nama menjadi Bapperida. Dia pernah menjadi kepala bidang sarana prasarana. Aris pernah bertugas dalam satu lembaga dengan Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti ketika sama-sama di Bappeda.
Ni Made saat ditanya kabar soal rotasi jabatan itu tak membantah atau mengiyakan. Dia menjawab denga diplomatis. “Sabar, tunggu saja,” hindarnya saat ditemui di calon gedung DPRD DIY, Jalan Kenari Jogja. Saat dikejar kapan akan diadakan pelantikan, lagi-lagi dia tak bersedia berterus terang. Mantan Pj bupati Kulon Progo itu menjawab dengan menyitir lagu Koes Plus. “Kapan ya, kapan-kapan,” ucapnya sambil melantunkan lagu tersebut.
Soal mekanisme pengisian jabatan eselon dua, Ni Made mengakui masih memakai manajemen talenta atau talent pool. Dengan begitu tak lagi lelang terbuka. “Aturan membolehkan untuk talent pool,” kata Ni Made. (kus/laz)
Editor : Herpri KartunSumber : Radar Jogja