JOGJA - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi penyumbang terbesar lonjakan aduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan DIY. Sektor pendidikan bahkan menjadi layanan publik yang paling banyak dikeluhkan sepanjang Semester I 2026, mengungguli sektor perhubungan, perizinan hingga pertanahan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi mengatakan, hingga pembaruan data 9 Juli 2026, Ombudsman menerima akses layanan dari 270 masyarakat. Jumlah itu terdiri atas 137 laporan masyarakat, 115 konsultasi, 14 tembusan surat, dan empat Respon Cepat Ombudsman (RCO).
Mayoritas masyarakat menyampaikan laporan melalui aplikasi pesan WhatsApp sebanyak 74 laporan, disusul datang langsung 36 laporan, surat 14 laporan, website tujuh laporan, layanan on the spot dua laporan, dan kanal lainnya empat laporan.
"Kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan ombudsman semakin meningkat. Ini menunjukkan masyarakat mulai memahami haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang baik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/7).
Baca Juga: Pengajuan Lahan Sekolah Rakyat di Bantul Masih Berproses, Menunggu Verifikasi Pusat
Berdasarkan kelompok instansi terlapor, lanjut dia, pemerintah daerah masih menempati posisi tertinggi dengan 78 laporan. Selanjutnya lembaga pendidikan negeri sebanyak 15 laporan, lembaga pendidikan swasta 14 laporan, badan swasta atau perorangan enam laporan, perbankan enam laporan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) empat laporan, BUMN/BUMD tiga laporan, serta instansi lainnya 11 laporan.
Secara wilayah, pelapor paling banyak berasal dari Kabupaten Sleman sebesar 27 persen, disusul Bantul 24,8 persen, Kota Jogja 14,6 persen, Kulon Progo 10,2 persen, Gunungkidul 4,4 persen, dan daerah lainnya 19 persen. Muflihul menjelaskan, sektor pendidikan menjadi substansi pelayanan publik yang paling banyak diadukan dengan 55 laporan.
Jumlah ini terpaut jauh dibanding sektor perhubungan dan infrastruktur. "Di sektor perhubungan dan infrastruktur ada 12 laporan, perizinan sembilan laporan, agraria delapan laporan, serta administrasi hukum umum tujuh laporan,” katanya.
Baca Juga: Siswa Sekolah Mulai Masuk, Harga Sayur dan Daging Merangkak Naik Efek MBG Diaktifkan Lagi
Menurutnya, lonjakan pengaduan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari momentum pelaksanaan SPMB yang berlangsung pada pertengahan tahun. Hampir setiap tahunnya proses penerimaan peserta didik baru menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak memperoleh akses pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel.
"Momentum SPMB memang menjadi faktor dominan meningkatnya laporan pendidikan. Mulai dari persoalan administrasi, mekanisme seleksi, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI DIY Hasidin menilai, meningkatnya laporan bukan semata-mata menunjukkan pelayanan publik memburuk. Sebaliknya, kondisi itu juga mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor ketika menemukan dugaan maladministrasi.
Ia berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik, khususnya pemerintah daerah dan institusi pendidikan, menjadikan setiap aduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. "Laporan masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat," tandasnya. (bas/laz)
Editor : Herpri Kartun