JOGJA - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada Senin (13/7/2026). Di tengah hingar bingar kesenangan para siswa menyambut lingkungan barunya, ada sekolah yang beroperasi di tengah keprihatinan. Yakni SMP Gotong Royong Jogjakarta.
Kondisi lembaga pendidikan yang beralamat di Kelurahan Tompeyan, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja ini jauh dari kata layak. Atapnya tanpa eternit, temboknya kusam, halaman sekolah berdebu dan dekat dengan pemakaman tanpa ada pembatas. Meja kursi hingga dan papan tulis juga tampak sudah puluhan tahun tidak diganti.
Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para siswa baru untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah. Pada tahun ajaran 2026/2027 SMP Gotong Royong melaksanakan MPLS bagi tujuh siswa baru.
Tiga siswa merupakan kelas 7 yang masuk sebagai siswa baru sejak awal tahun ajaran, kemudian empat siswa sisanya merupakan murid kelas delapan hasil pindahan sekolah lain. Sementara pada jenjang SMA lebih beruntung. Total siswa baru untuk kelas 10 sebanyak delapan siswa.
Kepala SMP Gotong Royong Amelita Tarigan mengatakan, sejak berdiri di tahun 1982 sekolah yang dipimpinnya memang bukan sekolah favorit. Namun hanya menjadi jujugan bagi siswa yang terhimpit kesulitan ekonomi. Sehingga minimnya siswa baru sudah menjadi hal biasa.
Rata-rata siswa yang masuk ke sekolah tersebut pun merupakan siswa yang gagal menembus seleksi sekolah negeri. Baik melalui jalur online, domisili, maupun prestasi, serta mereka yang terdepak dari sekolah asal akibat menunggak biaya pendidikan.
“Mereka rata-rata ke Gotong Royong itu pasti tujuan utamanya kesulitan ekonomi. Mereka yang pegang Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari kabupaten maupun kota,” ujar Amelita saat ditemui, Senin (13/7/2026).
Amelita mengakui, mengoperasikan sekolah dengan mayoritas siswa kurang mampu tentu bukan perkara mudah. Bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diakui belum menutup seluruh biaya operasional.
Menurutnya, pemerintah hanya mampu menutup sebagian kecil dari estimasi biaya ideal per anak. Setiap satu anak hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta per tahun untuk tingkat SMP. Sehingga untuk menutup kekurangannya, sekolah mengandalkan bantuan dari donatur tidak tetap serta kegigihan para guru.
“Istilahnya kami rela tidak dihonor. Kesejahteraan kami hanya dari insentif pemkot untuk yang SMP, insentif yang dari dinas provinsi untuk yang SMA. Kemudian tunjangan profesi guru, dan sertifikasi guru bagi yang memenuhi syarat,” jelas Amelita.
Keterbatasan fasilitas teknologi juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembelajaran modern. Sekolah hanya memiliki satu unit Interactive Flat Panel (IFP) bantuan kementerian.
Bahkan untuk gedung sekolah sejak didirikan juga tidak pernah direvitalisasi. Jika ada fasilitas sekolah yang rusak, yayasan hanya menunggu bantuan dari donatur atau alokasi anggaran dari pemerintah.
Beruntungnya, pasca ada program Makan Bergizi Gratis para anak-anak yang setiap hari menghadapi kesulitan ekonomi bisa merasakan nikmatnya sarapan pagi. Sebab diketahui para siswa selama ini cukup jarang mendapatkan makanan sebelum berangkat sekolah.
Tak hanya urusan fasilitas dan ekonomi, SMP Gotong Royong juga dihadapkan realitas intelegensi siswa yang berada di bawah rata-rata. Berdasarkan hasil tes beberapa siswa memiliki IQ berkisar antara 50 hingga 70.
Menurut Amelita, banyak anak yang sebenarnya direkomendasikan masuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun orang tua cenderung menolak dan memilih untuk menyekolahkan di SMP Gotong Royong.
“Kami dari sekolah sudah siap dengan kondisi siswa yang seperti itu. Baik ekonominya, maupun (siswa) berkebutuhan khususnya,” ungkap Amelita. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin