JOGJA - Polemik dugaan praktik art washing dalam penyelenggaraan Artjog 2026 terus bergulir. Sorotan menguat setelah Didit Hediprasetyo Foundation, yayasan milik putra Presiden Prabowo Subianto menjadi sponsor Strategic Partners dengan cara membeli 12.500 tiket Artjog untuk kemudian dibagikan gratis kepada para pelajar.
Di sisi lain, manajemen Artjog menegaskan keterlibatan yayasan tersebut murni berupa dukungan pendanaan tanpa intervensi terhadap kurasi maupun penyelenggaraan pameran.
Direktur Utama PT Artjog Matra Nusantara (AMN) Heri Pemad mengungkapkan, keterlibatan Didit bermul dari sulitnya Artjog memperoleh sponsor menjelang penyelenggaraan tahun ini. Menurutnya, sejak 2025 ia telah memperkirakan dukungan dari kalangan BUMN akan semakin sulit diperoleh.
"Saya membayangkan 2026 dan tahun-tahun berikutnya akan semakin sulit mencari pendanaan, terutama dari BUMN. Karena itu saya berdiskusi dengan Mas Didit agar bisa membantu membuka jaringan," ujarnya saat membuka diskusi seni dan kekuasaan di Universitas Sanata Dharma, Rabu (8/7/2026).
Heri mengatakan, sebelum mendapat bantuan Didit, Artjog hanya memperoleh satu sponsor dengan nilai yang relatif kecil. Setelah Didit ikut membantu komunikasi, dua perusahaan pelat merah yakni BRI dan Pertamina akhirnya masuk sebagai pendukung strategis penyelenggaraan Artjog.
Ia bahkan menempatkan Didit sebagai penasihat PT AMN agar proses pencarian sponsor pada tahun-tahun berikutnya lebih mudah.
"Cukup ada di proposal nama Didit, kami maju ke BUMN, strategi itu karena kami membayangkan 2026-2027 dan berikutnya akan kesulitan mencari pendanaan ke BUMN,” katanya.
Di tengah persiapan penyelenggaraan, Heri mengaku masih mengalami kekurangan pendanaan. Saat itulah, ia selaku direktur menyampaikan hal tersebut ke Didit.
Respons Didit, kata dia, langsung menawarkan yayasannya dalam memberikan dukungan berupa pembelian 12.500 tiket yang selanjutnya dibagikan kepada siswa sekolah secara gratis.
"Yayasan Didit membeli 12.500 tiket untuk dibagikan ke sekolah-sekolah. Kami menilai ini bukan praktik art washing karena tidak ada intervensi apa pun terhadap kuratorial maupun penyelenggaraan Artjog," tegasnya.
Menurut Heri, polemik baru menguat sekitar sepekan sebelum pembukaan Artjog setelah muncul berbagai tekanan dari luar. Situasi tersebut membuat pihak penyelenggara akhirnya meminta seluruh atribut dan logo Didit Foundation dicabut demi menjaga kelancaran pelaksanaan festival.
Merespons hal tersebut, Peneliti Ekonomi Politik Universitas Sanata Dharma Antonius Budisusila menilai, kasus tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai praktik art washing. Menurutnya, istilah tersebut memiliki pengertian yang lebih spesifik.
"Art washing terjadi ketika sponsor memiliki pengaruh terhadap tata kelola, manajemen, kurasi hingga ruang produksi sebuah kegiatan seni. Dalam kasus ini saya melihat lebih dekat pada fenomena capturing, yakni adanya kecenderungan kedekatan tertentu, tetapi belum tentu memenuhi definisi art washing," jelasnya.
Ia menambahkan, jika persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan sumber dana yang bermasalah secara hukum, istilah yang lebih tepat adalah art laundering. Sementara art washing, kata Budi, umumnya muncul dalam hubungan pendanaan yang berlangsung lama dan berulang, seperti sejumlah festival seni internasional yang mendapat pendanaan permanen dari korporasi dengan rekam jejak kontroversial.
“Ini juga masih debatebel,” paparnya.
Pandangan berbeda disampaikan Juru Bicara Koalisi Seni ArtJoke, Lorca. Menurutnya, pembelian ribuan tiket oleh Didit Foundation justru dapat dipahami sebagai praktik art washing karena dukungan tersebut berfungsi membangun citra tanpa perlu melakukan intervensi secara langsung.
Lorca menilai pembagian tiket gratis kepada pelajar merupakan bagian dari strategi pencitraan. Ia menolak anggapan bahwa art washing hanya terjadi ketika sponsor ikut mengatur isi pameran atau membatasi karya-karya yang ditampilkan.
Baca Juga: Kim Klaim Banyak Pemain Yang Ingin Gabung ke PSS Sleman
"Justru karena tidak ada intervensi, praktik art washing itu berhasil. Korporasi atau pihak yang memiliki kepentingan cukup memberikan dukungan dana untuk membangun citra positif melalui ruang kebudayaan. Jadi ukuran art washing bukan apakah mereka mengatur kurator atau karya seni, tetapi bagaimana mereka memperoleh legitimasi publik melalui kegiatan seni," ujarnya.
Lorca menilai pembelian ribuan tiket yang kemudian dibagikan kepada pelajar merupakan bagian dari proses pembentukan citra tersebut. Menurutnya, publik akhirnya lebih mengingat adanya aksi berbagi tiket gratis dibanding mempertanyakan relasi kuasa maupun kepentingan politik yang berada di balik pendanaan kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, pelajar yang menerima tiket gratis memang dapat menikmati karya-karya kritis yang dipamerkan di Artjog. Namun, pada saat yang sama, nama yayasan pemberi bantuan juga ikut melekat sebagai pihak yang dianggap mendukung ruang kesenian.
"Di situlah praktiknya bekerja. Ruang seni yang konon ada karya-karya kritis justru menjadi medium untuk memperbaiki citra pihak yang mendanainya," tegasnya.
Baca Juga: Tak Sekadar Tampung Aspirasi, Rumah Rakyat Jateng Kini Jadi Pusat Layanan Adminduk
Lorca juga menepis pandangan bahwa keterbukaan Didit terhadap karya-karya yang mengkritik kekuasaan seperti karya Dolorosa Sinaga yang memamerkan ironi Aksi Kamisan ke dalam ruang pameran Artjog, menurutnya hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya keberatan terhadap karya yang dipamerkan, melainkan pada bergesernya makna kritik itu sendiri.
"Bayangkan Didit datang dan berfoto di depan karya Dolorosa yang mengkritik Prabowo sebagai bapaknya dan Suharto sebagai kakeknya. Itulah fungsinya makelar perlawanan untuk memoles citra kekuasaan, bahwa seolah-olah terbuka," katanya.
Lebih jauh, Lorca menegaskan protes yang dilakukan Koalisi Seni tidak berhenti pada keterlibatan Didit Hediprasetyo semata.
Menurutnya, polemik tersebut menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar, yakni ketergantungan ekosistem seni di Jogjakarta terhadap sumber pendanaan dari korporasi maupun kelompok yang memiliki relasi kekuasaan.
"Gerbangnya memang dari keterlibatan Didit. Tetapi setelah itu diskusinya melebar menjadi soal bagaimana ekosistem seni kita terlalu bergantung pada logika pendanaan kapitalistik. Selama penyelenggara seni hanya bergantung pada sponsor besar, persoalan serupa akan terus berulang," tambahnya. (bas)
Editor : Winda Atika Ira Puspita