JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo akhirnya angkat bicara terkait polemik pelarangan pesepeda Jogja Last Friday Ride (JLFR) memasuki kawasan Malioboro. Ia memastikan tetap menutup akses bagi kegiatan bersepeda massal selama belum tertib dan terkoordinasi dengan baik. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta kenyamanan ruang publik.
Sebab menurut Hasto, aktivitas bersepeda pada Jumat malam setiap akhir bulan itu tidak jarang mengganggu arus lalu lintas. Sebab jumlahnya sangat besar dan tidak terduga. “Tindakan kami itu menutup jalan untuk tidak dilalui secara temporer,” tegas Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja Rabu (8/7).
Keputusan menutup pintu masuk bagi pesepeda ini, lanjutnya, untuk memastikan kenyamanan ruang publik. Terlebih jumlah aparat yang minim di area Malioboro. “Kalau kita dikeroyok sepeda tanpa aturan, tidak ada koordinasi, kan sulit sekali. Maka kita menutup jalur-jalur tertentu hanya pada saat itu saja,” dalihnya.
Hasto sadar, JLFR merupakan gerakan yang cair dan tidak memiliki struktur kepengurusan. Namun dia berharap, agar pentolan gerakan tersebut bisa membuat koordinasi yang lebih baik agar kegiatannya teratur.
“Kami berharap bersepedanya terkoordinasi dengan baik dan tidak menyerbu di ruang-ruang publik yang padat, seperti di core zone dan buffer zone,” pesannya.
Diketahui, polemik ini terjadi pada 26 Juni 2026 saat JLFR ke-194. Pesepeda yang berusaha masuk ke kawasan Malioboro dihadang oleh aparat.
Kasatlantas Polresta Jogja AKP Alvian Hidayat menuturkan, Kebijakan itu, menurutnya, diambil untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta kenyamanan ruang publik. Perihal gangguan kemacetan, ketidaktertiban, hingga perilaku yang tidak beretika di jalan oleh para peserta JLFR.
Baca Juga: Federasi Sepak Bola Mesir Ajukan Protes Resmi Usai Kekalahan dari Argentina di Piala Dunia 2026
“Puncaknya yang ke-184 atau ke-185, hampir 5.000 sampai 7.000-an (peserta, Red) menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat,” ujar Alvian belum lama ini.
Alvian memastikan, akses kegiatan bersepeda setiap hari Jumat di akhir bulan itu akan dibatasi sementara waktu. Khususnya di kawasan Malioboro. Alasan utamanya untuk menjaga citra Kota Pariwisata.
Sebab perilaku negatif seperti berteriak-teriak, berkata kotor, atau bersikap tidak sopan kepada wisatawan yang dilakukan peserta JLFR dapat merugikan ekosistem pariwisata lokal.
“Selama memang belum mau untuk ibaratnya berkolaborasi, diatur dengan baik. Nerarti kita lebih baik menghindari risiko (melarang JLFR di Malioboro, Red),” tegas Alvian.
Sementara dalam keterangan tertulisnya, JLFR mengeluarkan pernyataan sikap bahwa sejak awal tidak pernah lahir sebagai ajang untuk menguasai jalan ataupun menghalangi masyarakat beraktivitas. JLFR lahir sebagai ruang bersama untuk merayakan budaya bersepeda. Mengingatkan bahwa jalan adalah ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua pengguna jalan secara adil, aman, dan saling menghormati.
Mereka sadar, setiap kegiatan di ruang publik harus diselenggarakan secara tertib, menghormati aturan, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, mereka terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita